Faktual.news – Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Skema subsidi yang selama ini berbentuk barang atau komoditas rencananya akan dialihkan menjadi bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah revolusioner ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan fleksibilitas lebih bagi penerimanya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa transisi dari subsidi barang ke bantuan tunai ini tidak akan dilakukan secara mendadak. Proses perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.
"Ya nanti sambil jalan bertahap. Semua dilakukan bertahap," ujar Luhut saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (7/10).
Luhut menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata ulang sistem perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Selain itu, perubahan skema ini berkaitan erat dengan agenda digitalisasi data pemerintah yang sedang digenjot secara masif. Targetnya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, sistem ini sudah mulai menunjukkan hasil nyata.
Dalam sebuah kesempatan sebelumnya, Luhut menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah mengubah pola bantuan dari "pada barang" menjadi "langsung pada manusianya". Dengan memberikan uang tunai, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka secara lebih mandiri dan sesuai dengan prioritas masing-masing.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memiliki tantangan besar dalam hal akurasi data. Saat ini, pemerintah tengah bekerja ekstra keras untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan data penerima bantuan sosial agar tidak terjadi salah sasaran atau tumpang tindih.
Salah satu strategi utama yang digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadukan dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya melalui sistem AI. Hal ini dilakukan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat atau yang dikenal dengan sistem desil secara lebih akurat.
"Sekitar 98 persen dari total penduduk sudah terdaftar di Dukcapil. Sekarang tugas kita adalah memutakhirkan semuanya. Dengan bantuan AI, kita akan memperbaiki pembagian desilnya karena semua kementerian dan lembaga kini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain melalui teknologi tersebut," jelas Luhut.
Pemerintah juga berkomitmen untuk membuka ruang pendaftaran bagi masyarakat agar pendataan tidak hanya terpaku pada daftar lama yang mungkin sudah tidak relevan. Target ambisius telah ditetapkan, di mana pembenahan dan integrasi data ini diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Jika seluruh proses digitalisasi ini berjalan sesuai rencana, pemerintah berencana mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial secara baru pada kuartal pertama tahun 2027.
