faktual.news – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan desakan keras kepada para pemilik kendaraan mewah dan masyarakat berpenghasilan tinggi untuk berhenti mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Imbauan ini muncul sebagai respons atas pergeseran masif konsumsi dari BBM nonsubsidi ke jenis bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, yang kini tengah membebani anggaran negara. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, sedang menyusun regulasi baru guna membendung tren ini.
Bahlil menegaskan, BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi kalangan yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk mereka yang secara finansial sudah mapan. "Tidaklah pantas bagi saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, untuk menikmati jatah BBM subsidi. Itu hak rakyat kecil," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan. Ia berharap kesadaran kolektif dari masyarakat mampu akan muncul sembari menunggu aturan resmi diberlakukan.
Pergeseran pola konsumsi ini berdampak langsung pada kuota BBM bersubsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memprediksi adanya lonjakan alokasi BBM bersubsidi tahun ini, khususnya untuk Biosolar, akibat potensi kelebihan batas penyaluran. Detil perhitungan dan pengumuman resmi terkait penambahan kuota ini akan menjadi wewenang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga turut angkat bicara mengenai antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menjelaskan bahwa antrean bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan murni karena pergeseran konsumsi dari produk nonsubsidi seperti Pertamax Series dan Dex ke Pertalite dan Biosolar. Keterbatasan infrastruktur, seperti jumlah dispenser atau nozzle untuk Pertalite dan Biosolar di beberapa SPBU, turut memperparah kondisi antrean. Eko mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, sebab stok BBM nasional dalam kondisi aman.
Pemerintah sendiri, sebagaimana diungkap Bahlil, tengah mengkaji rencana pembatasan Pertalite khusus bagi kelompok desil 9 dan 10, yaitu segmen masyarakat dengan tingkat penghasilan tertinggi. Bahlil kembali menegaskan bahwa sangat tidak etis jika golongan ini masih turut serta dalam antrean BBM bersubsidi. "Yang kaya sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," pungkasnya. Kajian mendalam masih terus dilakukan sebelum keputusan final mengenai pembatasan ini diumumkan.
