faktual.news – Program ambisius penggantian atap rumah, yang dikenal sebagai "Gentengisasi", akan segera bergulir mulai bulan Oktober hingga November mendatang. Inisiatif ini dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang menargetkan penyerapan hingga 2,5 juta genteng hasil produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa jutaan genteng tersebut berasal dari sentra-sentra UMKM di Jawa Barat. Sebanyak 500 ribu genteng akan didistribusikan ke Purwakarta pada bulan depan, sementara 2 juta genteng lainnya disiapkan untuk wilayah Jatiwangi, Majalengka. Penegasan ini disampaikan Ara dalam sebuah Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang berlangsung di Gedung BJ. Habibie BRIN Jakarta Pusat, Senin (14/9). Ia menekankan bahwa program ini akan memberikan dampak positif langsung bagi UMKM kecil.
Meskipun diproduksi oleh UMKM, Ara menjamin kualitas genteng yang akan digunakan. Seluruh produk telah melewati proses sertifikasi ketat, memastikan standar mutu yang tidak kalah dengan produk pabrikan besar. Ia juga menyerukan kepada pemerintah daerah lain, khususnya di Jawa Timur, untuk turut serta membina dan memberdayakan UMKM penghasil genteng di wilayah mereka. Ara berharap setiap provinsi dapat menjadi produsen, bukan sekadar pasar, sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh dan berputar di tempat.
Lebih lanjut, Ara mengungkapkan alasan mendesak di balik program Gentengisasi ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penggunaan atap asbes masih sangat tinggi di beberapa daerah, terutama di Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung. Jakarta menempati posisi kedua dengan 54,6 persen rumah menggunakan asbes, sedangkan Bangka Belitung menduduki peringkat pertama dengan 56,7 persen. Penggantian atap asbes menjadi genteng sangat krusial mengingat bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan material asbes. "Asbes itu tidak sehat. Karena itu, penting bagi kita untuk segera menggantinya demi kesehatan masyarakat," tegas Ara.
