faktual.news – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluapkan kemarahannya setelah membongkar praktik culas penggilingan beras yang melibatkan puluhan tersangka. Studi bertajuk "Darurat Mafia Beras" mengungkap betapa sistematisnya kejahatan ini, dengan salah satu oknum diduga meraup keuntungan fantastis hingga Rp2 triliun setiap bulannya. Temuan ini sontak memicu kegeraman publik dan pemerintah.
Data mengejutkan dari Kementerian Pertanian menunjukkan, hampir 40 persen atau sekitar 12,2 juta ton beras premium yang beredar di pasaran disinyalir melanggar standar mutu, bahkan terindikasi sebagai penipuan konsumen. Akibat ulah mafia ini, negara diperkirakan menelan kerugian mencapai Rp98 triliun. Tak hanya itu, potensi kerugian konsumen dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat juga terancam hingga Rp71,9 triliun setiap tahunnya.
"Angka triliunan rupiah ini jelas bukan keuntungan bisnis yang wajar," tegas Amran dengan nada tinggi di Jakarta. "Ini adalah bentuk perampasan hak rakyat dan secara kejam mematikan usaha penggilingan beras skala kecil yang jujur."
Amran membeberkan, rantai pasok beras nasional kini didominasi oleh segelintir konglomerat penggilingan. Mereka dengan leluasa memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan komersial hingga 40 persen dari kapasitas produksi, kemudian menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) demi meraup untung berlipat. Dari total serapan gabah nasional yang mencapai 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 unit penggilingan berskala besar, dengan kapasitas 20 ton per jam, menguasai 40 persen pasokan gabah atau sekitar 25 juta ton per tahun.
Ketimpangan keuntungan dalam industri ini juga sangat mencolok. Dari anggaran ketahanan pangan 2025 senilai Rp144,6 triliun dan produksi padi nasional bernilai Rp537 triliun, petani hanya menikmati pendapatan rumah tangga sekitar Rp1,87 juta dari alokasi Rp215 triliun. Ironisnya, pengusaha penggilingan atau Rice Milling Unit (RMU) justru meraup porsi terbesar, mencapai Rp259 triliun. Sementara itu, panjangnya rantai perdagangan dari petani hingga pedagang ritel menciptakan "middleman" yang meraup keuntungan sebesar Rp313,08 triliun.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, pemerintah berupaya memangkas rantai distribusi yang panjang dan merugikan ini. Skema Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih digagas untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen akhir, diharapkan mampu menciptakan margin keuntungan yang lebih adil dan menyejahterakan petani.
Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya telah menyoroti praktik "serakahnomics" ini saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten. Beliau menegaskan kesiapannya untuk menyita penggilingan padi yang terbukti tidak patuh pada kepentingan negara. "Saya mendapat laporan, ada satu penggiling padi untung Rp2 triliun setiap panen, bahkan Rp2 triliun per bulan," ungkap Prabowo, menunjukkan betapa parahnya situasi ini.
Satuan Tugas Pangan Polri juga tidak tinggal diam. Sepanjang periode 2024-2026, Satgas telah menangani 93 kasus mafia pangan dengan total 77 tersangka. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan 4 kasus yang melibatkan pegawai internal. Sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk pun telah dicabut. Khusus untuk perkara pidana beras, tercatat 30 kasus dengan 36 tersangka pada tahun 2025, dan penindakan berlanjut pada tahun 2026 dengan 2 kasus serta 6 tersangka. Upaya pemberantasan mafia pangan ini terus digencarkan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
