faktual.news – Pemerintah Indonesia bakal menggelontorkan suntikan dana jumbo senilai Rp26,34 triliun pada paruh kedua tahun 2026. Langkah strategis ini diambil untuk membentengi perekonomian nasional dari gempuran ketidakpastian global, terutama imbas konflik di Timur Tengah, sekaligus memacu konsumsi domestik dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6), merinci paket kebijakan ini demi kesejahteraan rakyat.
Airlangga menjelaskan, alokasi dana fantastis ini terbagi dalam beberapa pos utama. Insentif di sektor transportasi menyedot Rp2,04 triliun, sementara program magang dan vokasi disiapkan anggaran Rp6,26 triliun. Porsi terbesar, yakni Rp18,04 triliun, dialokasikan untuk bantuan pangan.
Pemerintah juga menghadirkan sejumlah terobosan untuk meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya adalah diskon besar-besaran untuk transportasi kereta api, kapal laut, hingga pesawat terbang. Diskon 30 persen berlaku untuk perjalanan kereta api dan kapal Pelni, ditambah pembebasan tarif jasa kepelabuhan. Tak ketinggalan, diskon PPN 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi siap memanjakan mobilitas warga selama libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru 2026.
Bagi para penulis, ada kabar baik terkait pajak penghasilan (PPh) yang kini ditetapkan hanya 1,5 persen. Kebijakan ini merupakan wujud nyata janji kampanye Prabowo, mengingat sebelumnya PPh penulis bisa mencapai 5 hingga 35 persen.
Tak hanya itu, sektor industri juga mendapat perhatian khusus. Bea impor untuk LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat kini dipangkas menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian, dengan potensi peningkatan nilai manfaat hingga Rp2,25 triliun.
Untuk mengantisipasi tantangan ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan program magang nasional yang menargetkan 150 ribu lulusan perguruan tinggi. Selain itu, pelatihan vokasi juga akan digencarkan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Terakhir, demi menjaga ketahanan pangan, bantuan beras 10 kilogram akan disalurkan selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250 ribu ton kedelai, khusus bagi para pengrajin tahu dan tempe, terutama jika harga komoditas ini melampaui harga acuan pembelian.
