Faktual.news – Pemerintah secara resmi telah mengalokasikan tambahan anggaran belanja tak terduga (BTT) guna mempercepat penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa suntikan dana ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan warga yang terdampak, terutama mereka yang masih bertahan di lokasi pengungsian, dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Tito menjelaskan bahwa skema pembagian anggaran tersebut telah diatur secara spesifik. Setiap kabupaten dan kota yang terdampak akan menerima tambahan dana sebesar Rp20 miliar. Sementara itu, untuk pemerintah tingkat provinsi, alokasi dana tambahan yang disiapkan adalah sebesar Rp40 miliar.
"Kepala daerah sudah diberikan bantuan. Ada tambahan BTT masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp40 miliar untuk provinsi," ujar Tito saat memberikan keterangan resmi di Kementerian Sosial, Rabu (30/9).
Pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Fokus utama penggunaan anggaran ini adalah untuk mendukung operasional penanganan warga, mulai dari penyediaan logistik hingga layanan kesehatan di posko-posko pengungsian. Saat ini, koordinasi lapangan tengah dijalankan secara intensif oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan sebagai garda terdepan layanan medis.
Namun, di tengah upaya bantuan tersebut, muncul sorotan terkait laporan adanya warga yang meninggal dunia saat berada di pengungsian. Menanggapi hal ini, Mendagri meminta agar dilakukan investigasi mendalam mengenai penyebab kematian tersebut. Ia menekankan pentingnya membedakan apakah kematian disebabkan oleh faktor usia, penyakit bawaan, atau adanya kelalaian dalam pelayanan di pengungsian.
"Kalau ada yang meninggal, kita lihat penyebabnya apa dulu. Apakah karena sakit atau karena faktor usia. Kita harus perjelas. Jika ditemukan ada kematian yang disebabkan oleh penanganan yang kurang layak, maka pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan menggunakan anggaran yang ada untuk memperbaiki kualitas pelayanan," tegas Tito.
Berdasarkan data dari BNPB, tercatat sebanyak 94 warga meninggal dunia saat berada di pengungsian. Angka ini merupakan korban tidak langsung, sementara korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa berjumlah 48 orang, sehingga total korban jiwa mencapai 142 orang.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan warga di pengungsian. Berdasarkan verifikasi sementara, mayoritas korban meninggal di pengungsian adalah lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes dan stroke. Hetifah mengingatkan agar pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
