Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam mengubah peta energi nasional. Untuk mewujudkan transisi energi menuju sumber daya terbarukan (EBT) hingga tahun 2060 mendatang, Indonesia diperkirakan membutuhkan suntikan dana yang sangat fantastis. Nilai investasi yang dibutuhkan mencapai angka US$1 triliun atau setara dengan Rp17.982 triliun, dengan asumsi kurs dolar AS yang berlaku.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, mengungkapkan bahwa langkah besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka 8 persen. Menurutnya, mobilisasi investasi yang masif tidak hanya diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi tersebut, tetapi juga untuk membangun infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik berbasis energi bersih.
"Seluruh agenda ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen diperkirakan sekitar US$799 miliar, sementara pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060 membutuhkan sekitar US$1 triliun," ujar Ellen dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (30/9).
Lonjakan kebutuhan energi ini dipicu oleh pesatnya laju industrialisasi, digitalisasi, serta tren elektrifikasi di tanah air. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan listrik nasional akan terus meroket hingga mencapai 600 terawatt hour (TWh) pada tahun 2030, dengan konsumsi per kapita mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh). Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berkomitmen menyediakan pasokan listrik yang tidak hanya cukup, tetapi juga andal, kompetitif, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah penguatan infrastruktur kelistrikan melalui proyek green super grid. Proyek ambisius ini direncanakan membentang sepanjang 70 ribu kilometer hingga tahun 2040. Fokus utamanya adalah memperkuat interkoneksi antarpulau agar sumber energi dapat didistribusikan dengan efisien ke pusat-pusat industri. Pemerintah menargetkan interkoneksi antarwilayah, seperti Sumatera dan Jawa, sudah mulai tersambung pada rentang tahun 2032 hingga 2035.
Di sisi lain, transisi energi ini juga diharapkan mampu menghidupkan industri manufaktur dalam negeri. Saat ini, kapasitas industri modul surya nasional dilaporkan telah mencapai 11 GW per tahun, yang menjadi modal penting dalam mendukung kemandirian energi.
Sementara itu, Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menekankan bahwa transisi menuju net zero emission bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menjadi faktor penentu daya saing dunia usaha. Fluktuasi harga energi global, seperti kenaikan harga minyak mentah, terbukti berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik perusahaan.
Nirarta menambahkan bahwa solusi rendah karbon justru bisa menjadi peluang ekonomi baru jika mampu meningkatkan efisiensi dan membuka pasar global. Studi menunjukkan bahwa transisi pada sektor industri, seperti industri baja, berpotensi menyumbang pertumbuhan PDB riil tahunan yang lebih tinggi dibandingkan jika Indonesia tetap menggunakan skenario energi konvensional. Oleh karena itu, kepastian kebijakan dan akses terhadap teknologi menjadi kunci utama bagi pelaku usaha dalam menghadapi era baru ini.
