Faktual.news – Pemerintah kembali menyiapkan langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat melalui skema bantuan sosial. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sebanyak 13,3 juta pekerja akan mendapatkan kucuran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal keempat tahun 2026 mendatang. Program ini diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi bagi para pekerja di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa rencana penyaluran bantuan ini telah dibahas secara mendalam dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah mematangkan berbagai program bantuan pemerintah yang akan diimplementasikan pada akhir tahun 2026.
Dalam skema yang telah direncanakan, setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, sehingga total dana yang diterima oleh masing-masing individu mencapai Rp900 ribu. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah diperkirakan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai hampir Rp12 triliun.
Meski rencana ini sudah mulai digodok, Airlangga menegaskan bahwa jadwal pasti pencairan dana belum bisa ditentukan saat ini. Pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah prosedur administratif, termasuk penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta regulasi pendukung lainnya. "Kami harus menyiapkan PMK dan ketentuan lainnya terlebih dahulu. Kami berharap dalam waktu dekat pengumuman mengenai waktu pemberlakuan program ini bisa segera dirilis," ungkap Airlangga dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Selain BSU, pemerintah juga tengah menyiapkan paket bantuan sosial lainnya untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah program pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, yang secara khusus ditargetkan bagi kelompok masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi data bersama kementerian terkait untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.
Tak hanya itu, bantuan pangan juga menjadi prioritas. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram bahan pangan selama tiga bulan kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan pangan ini diperkirakan menyedot anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Secara keseluruhan, total kebutuhan anggaran untuk seluruh paket bantuan sosial yang dibahas dalam rapat tersebut diperkirakan menyentuh angka Rp31 triliun, yang saat ini tengah ditelaah lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.
Sebagai catatan, program BSU ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah dijalankan sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada jutaan pekerja dengan kriteria penghasilan tertentu. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia guna memastikan dana sampai ke tangan pekerja yang tidak memiliki rekening bank. Dengan adanya rencana baru ini, pemerintah optimis stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelas pekerja, dapat tetap terjaga.
