faktual.news – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini membuka kembali lembaran sejarah perjuangan Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Luhut mengenang masa-masa penuh tantangan ketika dunia meragukan kemampuan Tanah Air untuk mandiri dalam mengelola sumber daya mineralnya. Kebijakan hilirisasi nikel yang kini menjadi kebanggaan nasional, dulunya adalah medan pertempuran sengit yang diwarnai cibiran dan tekanan global.
Luhut, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bersama Bahlil yang memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), harus menghadapi gelombang kritik. Tak hanya itu, Indonesia bahkan terseret ke meja hijau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat langkah berani ini. "Kami dicibir, ditekan dari segala penjuru, digugat hingga ke WTO, dan banyak yang pesimis Indonesia akan sanggup," ungkap Luhut dalam acara peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta Pusat.
Di tengah badai keraguan dan ejekan, Bahlil Lahadalia tetap berdiri teguh, menyuarakan keyakinan bahwa Indonesia mampu. Kini, situasi telah berbalik 180 derajat. Pihak-pihak yang dulu meremehkan dan menertawakan kini justru berbondong-bondong mengantre untuk bertemu Bahlil, menyatakan minat mereka untuk menanamkan modal di sektor nikel Indonesia. Ketegasan ini, menurut Luhut, telah membuahkan hasil yang luar biasa, terlihat dari meroketnya nilai ekspor produk nikel dan turunannya. Daerah seperti Morowali dan Halmahera Tengah, yang sebelumnya terpinggirkan dalam peta ekonomi nasional, kini mencatat pertumbuhan dua digit dan menjadi bagian penting dari rantai pasok industri global.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil berbagi pengalaman pribadinya saat masih memimpin BKPM. Ia mengakui banyak ditempa oleh Luhut, terutama dalam mengasah kemampuan bernegosiasi investasi dengan negara-negara lain. "Saya yang sekolah di kampung ini, tidak pernah belajar negosiasi investasi. Enam bulan saya dibimbing intensif oleh Pak Luhut, dibawa dari Tiongkok sampai Amerika," kenang Bahlil, bangga atas ilmu yang didapatkannya.
Bahlil juga mengisahkan momen ketika ia dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut untuk membahas dampak perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Saat itu, 32 perusahaan memilih merelokasi pabrik dari Tiongkok ke Vietnam, namun tak satu pun tertarik ke Indonesia. "Lagi-lagi saya dipanggil Bapak Presiden bersama Opung. Memang Opung ini selalu menjadikan saya objek uji coba," ujarnya sambil tersenyum.
Atas arahan kedua pemimpin tersebut, Bahlil kemudian menginvestigasi penyebab kegagalan Indonesia menarik investor. Hasil temuannya mengejutkan: harga tanah kawasan industri di Vietnam hanya sekitar Rp600 ribu, sementara di Indonesia mencapai Rp2 juta. Temuan ini mendorong pemerintah untuk membangun Kawasan Industri Terpadu Batang, sebuah langkah strategis untuk menyediakan lahan industri dengan harga kompetitif sekitar Rp600 ribu. Namun, Bahlil dengan rendah hati menegaskan bahwa seluruh konsep dan rencana induk kawasan industri tersebut dirancang dengan cermat oleh tim Kementerian Investasi. "Bukan saya yang hebat, tapi tim Kementerian Investasi yang luar biasa," pungkasnya.
