Faktual.news – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu dalam menyuarakan aspirasi mereka. Ia menegaskan bahwa DPD RI merupakan pintu masuk yang jauh lebih efektif dan langsung bagi warga yang ingin memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat nasional.
Dalam sebuah forum dialog bertajuk "Senator Menyapa" yang digelar di Jakarta pada Kamis (12/11), Darmansyah menekankan keunggulan institusi DPD RI dibandingkan lembaga legislatif lainnya. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah independensi para senator. Menurutnya, karena anggota DPD tidak terikat oleh kepentingan partai politik, mereka memiliki ruang gerak yang lebih murni untuk fokus pada kebutuhan rakyat.
"Menyampaikan aspirasi kepada DPD itu sebetulnya jauh lebih langsung. Mengapa? Karena kami tidak terikat dengan partai politik," tegas Darmansyah di hadapan para peserta diskusi, termasuk mahasiswa yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa setiap masukan, keluhan, maupun ide yang masuk ke DPD RI akan dikaji secara mendalam. Hal ini dikarenakan ideologi utama DPD RI adalah murni untuk pembangunan daerah. Tidak ada agenda politik praktis yang dapat mengaburkan fokus kerja para senator dalam mengawal kepentingan provinsi masing-masing.
Lebih lanjut, Darmansyah memaparkan struktur kerja di DPD RI yang sangat inklusif. Ia mencontohkan posisinya di Komite II, di mana seluruh daerah di Indonesia memiliki keterwakilan yang merata. Pola ini memungkinkan DPD RI untuk mengolah informasi dari berbagai pelosok negeri menjadi satu kesatuan kebijakan yang komprehensif.
"Tagline kita adalah ‘Dari Daerah untuk Indonesia’. Setiap komite sudah menampung semua provinsi yang ada. Itulah sebabnya presisi daerah di DPD itu jauh lebih kuat," tambahnya.
Diskusi "Senator Menyapa" kali ini mengangkat tema yang sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan nasional, yakni "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Fokus utama pembicaraan tertuju pada mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Instrumen kebijakan fiskal ini dianggap sebagai kunci utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian finansial pemerintah daerah, serta menjamin kualitas pelayanan publik yang layak bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Melalui forum ini, DPD RI berupaya menciptakan ruang dialog terbuka yang mempertemukan pimpinan DPD, pemerintah, akademisi, hingga kepala daerah. Tujuannya bukan sekadar memaparkan capaian kerja, melainkan melakukan evaluasi kritis terhadap hambatan kelembagaan dan mencari solusi nyata demi perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan keterbukaan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dapat terjalin lebih erat demi kesejahteraan rakyat.
