Faktual.news – Keterbatasan anggaran seringkali menjadi tembok besar bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata. Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan rekomendasi strategis agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan mulai melirik potensi kerja sama dengan sektor swasta.
Langkah ini dinilai sebagai solusi cerdas untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik tanpa harus membebani kas daerah secara langsung di awal pembangunan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dapat menciptakan simbiosis mutualisme yang menguntungkan banyak pihak.
Sebagai gambaran konkret, Nufransa mencontohkan keberhasilan yang telah dilakukan di Madiun terkait pengadaan lampu jalan. Dalam skema ini, pembangunan tiang hingga pemasangan lampu jalan dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta. Alih-alih Pemda mengeluarkan modal besar di depan, pembayaran kepada perusahaan swasta tersebut dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan pajak penerangan jalan.
"Pemerintah daerah membayarkan kepada badan usaha tersebut melalui pajak penerangan jalan yang dibayarkan langsung kepada badan usaha tersebut selama jangka waktu tertentu," jelas Nufransa dalam forum Senator Menyapa bertema ‘Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal’ yang digelar pada Kamis (12/11).
Melalui model kerja sama ini, masyarakat dapat langsung menikmati fasilitas penerangan jalan yang memadai, sementara sektor swasta mendapatkan kepastian pasar dan peluang untuk terus berkembang. Skema ini secara tidak langsung mengurangi beban fiskal daerah sekaligus memastikan kualitas infrastruktur tetap terjaga melalui kontrak kerja sama yang jelas.
Tak hanya mendorong keterlibatan swasta, Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan instrumen pendukung lainnya untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Kemenkeu menyediakan opsi pembiayaan melalui pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungannya. Dua lembaga kunci yang disiapkan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kehadiran kedua lembaga ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi daerah yang membutuhkan suntikan modal untuk proyek-proyek strategis.
Diskusi mengenai optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) ini menjadi sangat krusial. TKD, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa, merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional. Tujuannya jelas: menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian keuangan daerah, dan menjamin kualitas pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persoalan klasik seperti kecukupan dana, keadilan distribusi, hingga ketepatan waktu penyaluran terus menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Dengan adanya inovasi pembiayaan melalui pihak swasta dan dukungan BUMN, diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi demi terciptanya pembangunan yang lebih inklusif di seluruh pelosok negeri.
