Faktual.news – Kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tengah menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Berdasarkan proyeksi anggaran, terdapat tren penurunan nominal yang cukup signifikan pada tahun 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai bagaimana keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah jika dana yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah mengalami penyusutan.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, anggaran TKD dipatok sebesar Rp857,6 triliun. Angka ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi Rp919,9 triliun. Namun, kejutan terjadi pada tahun 2026, di mana alokasi tersebut merosot tajam ke angka Rp693 triliun, sebelum akhirnya disesuaikan kembali menjadi Rp720 triliun setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendesak di daerah. Untuk tahun 2027, anggaran diproyeksikan berada di angka Rp735 triliun.
Menanggapi kegelisahan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, memberikan klarifikasi untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah sedang melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap kemampuan finansial daerah.
Nufransa menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya terpaku pada angka nominal yang ditransfer ke kas daerah. Menurutnya, melihat APBN dan APBD secara terpisah adalah sebuah kekeliruan. Ia menekankan bahwa APBD yang bersumber dari TKD sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APBN.
"Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya melalui transfer ke daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, tetapi juga ada melalui APBN. Jadi, pada akhirnya bagi masyarakat, semuanya adalah satu kesatuan," ungkap Nufransa dalam forum Senator Menyapa, Kamis (12/11).
Lebih lanjut, Nufransa menjelaskan bahwa banyak program pemerintah pusat yang dieksekusi secara langsung di wilayah daerah tanpa melalui skema APBD. Artinya, meskipun angka transfer ke kas daerah terlihat menurun, total belanja negara yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah tetap terjaga, bahkan bisa jadi lebih besar.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai skema penyaluran bantuan sosial (bansos). Meskipun dana program tersebut dikelola langsung oleh pemerintah pusat, namun nilai ekonomi dan manfaat nyatanya dirasakan langsung oleh warga di pelosok daerah.
Instrumen TKD sendiri, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa, merupakan tulang punggung kebijakan fiskal nasional. Tujuannya sangat jelas: menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kapasitas keuangan daerah, dan menjamin pelayanan publik yang optimal. Melalui penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa penurunan angka transfer bukan berarti penurunan dukungan negara terhadap daerah, melainkan bentuk penyesuaian strategi belanja yang lebih langsung sasaran.
