Faktual.news – Keputusan mengejutkan datang dari dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11). Langkah besar ini telah disahkan setelah dokumen pengunduran diri tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Meski tidak lagi menjabat, Gibran dipastikan tetap mendapatkan berbagai hak finansial dan fasilitas negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah jaminan uang pensiun yang akan diterima oleh mantan Wakil Presiden tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Gibran berhak mendapatkan uang pensiun pokok setiap bulannya hingga akhir hayat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur tentang hak keuangan serta administratif bagi Presiden, Wakil Presiden, maupun mantan pemimpin negara.
Secara teknis, perhitungan uang pensiun ini didasarkan pada besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara di Indonesia. Menurut aturan dalam UU tersebut, gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, hingga Mahkamah Agung berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, melalui kalkulasi empat kali lipat, Gibran berhak menerima uang pensiun pokok sekitar Rp20.160.000 setiap bulannya.
Pembayaran tunjangan ini akan mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah penetapan pemberhentian dengan hormat dilakukan. Hak pensiun ini bersifat seumur hidup dan hanya akan terhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau jika ia kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden di masa mendatang.
Tak hanya soal uang tunai bulanan, negara juga memberikan sejumlah fasilitas penunjang lainnya untuk mantan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut mencakup biaya keperluan rumah tangga seperti listrik, air, dan telepon, serta jaminan kesehatan penuh bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya. Selain itu, negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perabotannya, serta satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.
Pemberian berbagai hak dan fasilitas ini bukan tanpa alasan. Dalam penjelasan undang-undang, ditegaskan bahwa seluruh dukungan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa dan dedikasi para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, fasilitas ini dimaksudkan untuk mendukung aktivitas kemasyarakatan yang biasanya tetap dilakukan oleh para mantan pemimpin negara meskipun sudah purnatugas. Seluruh pembiayaan untuk fasilitas mewah ini nantinya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
