Faktual.news – Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang sektor industri tekstil di Bangladesh. Ratusan pabrik garmen dilaporkan berhenti beroperasi pada Kamis (12/11) menyusul aksi mogok kerja massal yang dilakukan oleh para buruh. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan pekerja terhadap besaran upah minimum yang dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah tekanan ekonomi.
Para pekerja garmen menuntut kenaikan upah yang sangat signifikan, yakni mencapai 140 persen. Saat ini, upah minimum yang diterima buruh berada di angka 12.500 taka atau setara dengan Rp1,8 juta per bulan. Namun, para demonstran mendesak agar angka tersebut dinaikkan menjadi 30.000 taka, atau sekitar Rp4,3 juta per bulan. Ketidakpastian mengenai detail kenaikan upah yang baru akan ditetapkan pada Desember mendatang menjadi pemantik utama kemarahan para pekerja.
Aksi mogok ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan meluas ke berbagai kawasan industri strategis seperti Gazipur, Ashulia, dan Savar. Sejumlah pekerja melaporkan bahwa mereka tetap datang ke pabrik untuk melakukan absensi, namun menolak untuk menyentuh mesin produksi dan memilih untuk turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi mereka. Meski pihak kepolisian telah berupaya menghalangi massa agar tidak menutup akses jalan utama, ketegangan di lapangan tetap tinggi.
Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Bangladesh. Sebagai eksportir garmen terbesar kedua di dunia setelah China, sektor ini merupakan tulang punggung negara tersebut. Industri garmen menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspor nasional dengan nilai pendapatan mencapai US$38 miliar atau setara dengan Rp692,36 triliun per tahun. Selain itu, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 4 juta tenaga kerja.
Mohiuddin Rubel, seorang pakar industri sekaligus mantan direktur Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), memperingatkan bahwa dampak dari gangguan ini akan sangat merugikan semua pihak. Menurutnya, perusahaan mengalami kerugian finansial, pekerja kehilangan pendapatan harian, dan yang paling mengkhawatirkan adalah citra Bangladesh di mata pembeli internasional. Jika ketidakpastian ini berlanjut, merek-merek fesyen global mungkin akan mulai mencari negara lain sebagai pemasok utama mereka.
Menanggapi situasi yang kian tidak terkendali, pihak pengusaha melalui BGMEA tengah mempertimbangkan kebijakan tegas. Mereka menyebut adanya wacana penerapan aturan no work, no pay, di mana pekerja yang tidak masuk kerja akibat aksi mogok tidak akan mendapatkan upah. Ketua BGMEA, Mahmudul Hasan, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar proses negosiasi di dewan pengupahan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan aksi massa di lapangan. Hingga saat ini, para buruh menegaskan tidak akan menghentikan aksi mereka sebelum ada kesepakatan upah yang layak.
