Faktual.news – Persoalan mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di pemerintah daerah sering kali memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang menganggapnya sebagai bentuk pemborosan anggaran. Namun, pandangan tersebut dibantah keras oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pegawai bukanlah sekadar untuk urusan administratif, melainkan jantung dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dalam forum diskusi bertajuk ‘Senator Menyapa’ episode kedua yang digelar di Jakarta, Emil menjelaskan bahwa mayoritas anggaran belanja pegawai di daerah sebenarnya terserap untuk sektor-sektor krusial, yakni kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, banyak orang sering kali lupa bahwa di balik layanan kesehatan gratis yang dinikmati warga di pelosok desa, ada tenaga medis yang harus tetap mendapatkan hak gajinya secara layak.
"Ingat, mayoritas pegawai di daerah itu adalah perawat yang mengabdi di pelosok-pelok desa, di puskesmas-puskesmas. Warganya berobat itu gratis, tapi kita harus pastikan tenaga kesehatan tersebut digaji. Begitu juga dengan guru-guru yang mengabdi di daerah terpencil," ujar Emil dengan tegas.
Lebih lanjut, Emil menekankan bahwa membangun sebuah negara tidak bisa hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik semata. Ia menepis anggapan bahwa belanja operasional pemerintah daerah hanya digunakan untuk kenyamanan aparatur sipil negara (ASN). Baginya, investasi pada manusia jauh lebih penting daripada sekadar membangun beton atau mengaspal jalan.
"Kita tidak mau membangun negeri ini hanya dengan beton atau aspal. Kita harus menyehatkan warga dan mendidik warga kita. Itu masuk dalam kategori belanja operasional, namun hal inilah yang sering kali membingungkan masyarakat," tambahnya.
Selain masalah belanja pegawai, Emil juga menyoroti ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah. Ia menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Daerah perkotaan cenderung memiliki potensi besar dari pajak restoran, hotel, dan hiburan. Sebaliknya, daerah pedesaan sangat bergantung pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia juga memberikan catatan kritis mengenai daerah industri. Meski sebuah wilayah memiliki kawasan industri yang masif, daerah tersebut belum tentu bisa menikmati seluruh keuntungan ekonominya. Hal ini dikarenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas usaha tersebut masuk ke kas pemerintah pusat, bukan ke kas daerah.
Kesenjangan inilah yang menurut Emil harus menjadi dasar dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Meskipun kemampuan keuangan tiap daerah berbeda, tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tetaplah sama di mata undang-undang. Melalui forum Senator Menyapa ini, diharapkan tercipta mekanisme kebijakan fiskal yang lebih adil demi pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.
