Faktual.news – Tantangan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan kas negara. Di tengah keterbatasan anggaran belanja negara dan daerah, muncul sebuah konsep yang kian krusial untuk diterapkan, yakni pembiayaan kreatif atau creative financing. Namun, penerapan skema ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa perhitungan yang matang.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menekankan pentingnya kecermatan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam memilih skema pendanaan alternatif ini. Menurutnya, Pemda harus sangat berhati-hati agar inovasi pembiayaan yang dilakukan tidak justru menjadi beban finansial baru bagi daerah di masa depan. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan yang diambil pun harus bersifat kontekstual.
"Kita memang harus melihat ruang creative financing secara kontekstual, karena hal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah," ujar Emil saat menjadi narasumber dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11).
Secara teknis, pembiayaan kreatif merupakan sebuah skema pendanaan untuk proyek infrastruktur maupun belanja modal pemerintah yang sumber dananya berasal dari luar APBN maupun APBD. Strategi ini melibatkan partisipasi sektor swasta, lembaga nonpemerintah, hingga instrumen keuangan inovatif lainnya. Tujuannya jelas, yakni untuk mempercepat pembangunan tanpa harus menguras seluruh cadangan kas daerah.
Salah satu instrumen yang sering dibahas adalah skema availability payment melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Emil memberikan ilustrasi nyata mengenai keberhasilan skema ini di Kota Madiun. Di kota tersebut, pembaruan lampu penerangan jalan umum dilakukan dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran kepada mitra swasta.
Meski terdengar menjanjikan, Emil memperingatkan bahwa skema seperti ini tidak bisa dipukul rata untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kelayakan sebuah proyek sangat ditentukan oleh variabel ekonomi lokal, seperti tingkat kepadatan penduduk, potensi pertumbuhan ekonomi, serta kapasitas fiskal daerah tersebut.
"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka, KPBU bisa menjadi instrumen yang efektif di daerah-daerah yang memang memiliki potensi ekonomi yang kuat," tambahnya.
Diskusi mengenai pentingnya kemandirian fiskal daerah ini merupakan bagian dari rangkaian program Senator Menyapa bertajuk "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Forum ini menyoroti peran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui dialog ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik dapat berjalan optimal tanpa terkendala masalah pendanaan.
Dengan adanya ruang diskusi yang melibatkan akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI, diharapkan hambatan kelembagaan dalam pembiayaan daerah dapat segera teratasi, sehingga pembangunan di pelosok negeri tidak lagi terhambat oleh keterbatasan APBD semata.
