faktual.news – Stasiun Gambir, salah satu ikon transportasi di jantung Ibu Kota, bersiap untuk mengalami transformasi besar-besaran. Pemerintah menargetkan rampungnya revitalisasi pada tahun 2028, mengubahnya menjadi sebuah stasiun nasional yang mengintegrasikan layanan kereta api jarak jauh (KJJ) dengan Commuter Line (KRL) secara harmonis. Ini adalah langkah revolusioner untuk konektivitas transportasi publik di Jakarta.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, proyek ambisius ini bertujuan menciptakan simpul konektivitas antar-moda transportasi yang kuat. Gambir diproyeksikan menjadi pusat perkeretaapian terpadu yang vital di Indonesia. "Hampir menjadi hub perkeretaapian," ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6), seperti dilansir faktual.news. Ia menambahkan, nantinya penumpang akan semakin mudah berpindah moda, dari kereta bisa langsung menyambung ke LRT, bahkan terhubung dengan Kereta Cepat Whoosh dari Stasiun Cawang, hingga akses langsung menuju bandara.
Dudy memastikan bahwa penggabungan layanan ini tidak akan membuat Stasiun Gambir terlalu padat. Ia menegaskan bahwa layanan KRL tidak akan menggantikan peran kereta jarak jauh, melainkan keduanya akan beroperasi berdampingan. Kapasitas Stasiun Gambir dinilai masih memadai dan akan diperkuat dengan penambahan jalur khusus untuk KRL. "Tidak akan ramai berlebihan. Lahan yang ada masih bisa menampung. Tentu nanti akan disesuaikan apakah semua Commuter akan melintas, tapi yang pasti keduanya akan kita satukan," jelasnya.
Mengenai posisinya, Dudy menepis anggapan bahwa Gambir akan menggeser Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Menurutnya, Gambir akan mengusung konsep sebagai "stasiun nasional," yang berfungsi sebagai representasi atau "wajah" perkeretaapian Indonesia di mata publik.
Proyek perombakan ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini tengah mematangkan rencana pelaksanaan, dengan target penyelesaian pada tahun 2028. "Jika sesuai harapan KAI, proyek ini bisa rampung di tahun 2028," ungkap Dudy.
Pendanaan untuk revitalisasi ini sepenuhnya ditanggung oleh PT KAI, bukan dari anggaran Kementerian Perhubungan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memisahkan secara lebih jelas peran regulator dan operator, dengan menyerahkan pengelolaan aset stasiun kepada operator. Model serupa telah sukses diterapkan pada Angkasa Pura untuk bandara, Airnav untuk navigasi udara, dan Pelindo untuk pelabuhan.
