faktual.news – Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tak terlihat jelas kini menjadi bayang-bayang menakutkan bagi para pekerja di berbagai sektor industri Indonesia. Tekanan ekonomi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah, ditambah kondisi domestik yang lesu, disebut-sebut sebagai pemicu utama. Para pemimpin serikat pekerja menyuarakan kekhawatiran mendalam atas fenomena PHK "senyap" ini.
Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), mengungkapkan bahwa banyak perusahaan di Tanah Air sedang menghadapi masa sulit, terutama yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Menurutnya, lonjakan biaya produksi akibat gejolak global tidak sejalan dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, tak sedikit perusahaan yang justru mengalami penurunan pesanan, baik dari dalam negeri maupun untuk ekspor.
"Perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari impor kini tertekan. Biaya produksi melambung, sementara orderan cenderung stagnan, bahkan ada yang merosot," jelas Ristadi kepada faktual.news. Ia menambahkan, kondisi ini membuat tingkat utilisasi industri anjlok, bahkan di sektor padat karya seperti tekstil, produksinya hanya mencapai sekitar 30-40 persen dari kapasitas normal.
Meski belum ada pengumuman PHK besar-besaran, Ristadi mengakui bahwa pengurangan tenaga kerja berlangsung secara bertahap dan tersembunyi. Modusnya beragam, mulai dari tidak memperpanjang kontrak kerja, pemangkasan karyawan dalam skala kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. "Banyak PHK yang terselubung sekarang. Jumlahnya sedikit demi sedikit, tapi kalau diakumulasi, angkanya cukup besar. Perusahaan juga enggan mengekspos PHK demi menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan," ungkapnya.
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia), menambahkan bahwa konflik di Timur Tengah memang memberikan beban ekstra bagi dunia usaha, namun bukan satu-satunya faktor pendorong risiko PHK. Kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok global, serta melemahnya daya beli masyarakat turut memperparah keadaan. "Potensi PHK masih sangat tinggi, bahkan cenderung meningkat di beberapa sektor yang bergantung pada ekspor dan konsumsi domestik," kata Mirah.
Ia menegaskan, perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, dan minimnya permintaan pasar juga berkontribusi pada pemangkasan tenaga kerja. Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta manufaktur berorientasi ekspor menjadi yang paling rentan. Tak hanya itu, sektor perdagangan dan pendukungnya pun mulai merasakan imbas penurunan daya beli. "PHK banyak terjadi di sentra-sentra industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur," imbuhnya.
Mirah juga menyoroti potensi PHK di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding. Proses konsolidasi ini seringkali diikuti penyesuaian organisasi yang berujung pada pengurangan karyawan melalui program pensiun dini atau tidak diperpanjangnya masa kerja.
Oleh karena itu, Mirah mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja. Langkah-langkah yang diperlukan antara lain menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara bijak, serta memperluas program pelatihan dan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak. "Jangan sampai para pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global ini," pungkas Mirah.
