Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah drastis dalam menata ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah besar ini dilakukan melalui proses konsolidasi dan pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai tidak efisien. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 354 perusahaan BUMN yang sedang masuk dalam proses pemangkasan.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rosan menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menutup seluruh perusahaan secara sembarangan. Banyak di antara entitas yang dipangkas merupakan perusahaan yang sudah dalam kondisi dormant atau tidak lagi menjalankan kegiatan operasional secara aktif, meskipun secara administratif perusahaan tersebut masih tercatat ada.
Strategi utama yang dijalankan pemerintah adalah melakukan streamlining atau penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari penggabungan secara vertikal, horizontal, hingga penyatuan perusahaan yang memiliki lini bisnis serupa. Sebagai contoh, pemerintah melakukan konsolidasi pada enam perusahaan manajemen aset yang sebelumnya tersebar di berbagai bank BUMN menjadi satu entitas tunggal.
Tak hanya di sektor keuangan, sektor jasa juga menjadi sasaran efisiensi. Rosan mencontohkan sektor perhotelan dan kesehatan. Sebelumnya, banyak BUMN memiliki unit bisnis hotel dan rumah sakit masing-masing secara terpisah. Kini, pemerintah berupaya menggabungkan ratusan aset tersebut, seperti 137 hotel dan hampir 75 rumah sakit, agar pengelolaan menjadi lebih ramping dan produktif.
Urgensi dari langkah ekstrem ini didasari oleh data yang cukup mencengangkan. Rosan memaparkan bahwa dari total 1.074 entitas BUMN yang ada sebelumnya, kontribusi dividen sebesar 97 persen ternyata hanya berasal dari 15 perusahaan saja. Sebaliknya, sekitar 52 persen dari total perusahaan BUMN justru mencatatkan kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kinerja yang sangat lebar di tubuh perusahaan negara.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan ruang lebih luas bagi sektor swasta. Jika sebuah bidang usaha dinilai tidak bersifat strategis namun dapat dikelola lebih baik oleh pihak swasta, maka pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut demi menghindari beban anggaran negara yang terus membengkak.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa langkah penutupan BUMN telah dimulai sejak awal masa jabatannya. Hingga saat ini, ratusan perusahaan telah ditutup dengan target mencapai 750 perusahaan pada akhir 2026. Langkah berani ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun, terutama dari penghematan biaya operasional seperti gaji direksi, biaya sewa gedung, hingga biaya rapat kerja yang selama ini membebani kas negara.
