Faktual.news – Ketegangan geopolitik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap stabilitas energi nasional Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 25 persen sumber impor Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk bergerak cepat melakukan langkah mitigasi guna mencegah terjadinya krisis energi di dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah telah mengubah peta pengadaan energi global. Hal ini berdampak langsung pada mekanisme pengadaan BBM yang selama ini dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Jika sebelumnya proses pengadaan dilakukan melalui sistem lelang terbuka yang kompetitif, kini skema tersebut mengalami perubahan signifikan.
"Sejak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25 persen sumber impor," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10).
Laode memaparkan bahwa ketegangan tersebut menyebabkan jumlah peserta lelang BBM internasional menurun drastis. Akibatnya, Pertamina tidak lagi bisa mengandalkan mekanisme lelang konvensional untuk mendapatkan pasokan. Sebagai solusinya, pemerintah melalui Pertamina kini harus menjemput bola dengan mencari negara-negara produsen minyak yang memiliki surplus stok. Strategi yang digunakan adalah dengan mengajukan penawaran harga secara langsung kepada negara produsen tanpa melalui proses lelang.
Meski langkah ini diambil demi menjaga ketersediaan stok, Laode mengakui adanya risiko ekonomi. Skema pembelian langsung ini berpotensi membuat harga beli BBM menjadi lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan mekanisme lelang biasa. Namun, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan tidak ada kekosongan pasokan di pasar domestik.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Laode memberikan jaminan bahwa ketahanan stok BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman, yakni berada di kisaran 18 hingga 20 hari. Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan harga pada jenis BBM seperti Pertalite dan Solar dalam waktu dekat.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan klarifikasi terkait fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sempat viral. Laode menegaskan bahwa antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM, melainkan karena kendala logistik yang cukup pelik.
Fenomena kekeringan ekstrem akibat El Nino menjadi faktor utama terhambatnya distribusi. Kekeringan ini menyebabkan debit air di jalur-jalur sungai menurun drastis, sehingga kapal pengangkut BBM tidak dapat melintas. Akibatnya, pengiriman harus dialihkan menggunakan jalur darat melalui truk tangki. Kendala ini memicu keterlambatan distribusi karena kapasitas angkut truk jauh lebih kecil dibandingkan kapal laut, yang pada akhirnya menciptakan antrean di lapangan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memitigasi kendala distribusi ini agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
