Faktual.news – Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial dalam upaya transisi energi nasional. Di tengah ambisi besar untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, muncul sebuah tantangan besar: bagaimana cara meyakinkan para investor global agar mau menanamkan modal mereka dalam skala besar di tanah air?
Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), sebuah jaringan investor raksasa dengan total aset kelolaan mencapai lebih dari US$ 30 triliun, memberikan sinyal kuat mengenai hal ini. Dalam laporan terbarunya yang berjudul ‘Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia’, AIGCC menekankan bahwa Indonesia membutuhkan peta jalan (roadmap) transisi ketenagalistrikan yang jauh lebih jelas dan terukur.
Menurut AIGCC, masalah utama di Indonesia saat ini bukanlah ketiadaan rencana, melainkan bagaimana menyelaraskan dan mengeksekusi kerangka kebijakan yang sudah ada agar benar-benar bisa dijalankan. Kejelasan mengenai kebutuhan pembiayaan, daftar proyek yang siap dieksekusi, serta pembagian risiko yang adil menjadi kunci utama agar target transisi energi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menjadi realisasi investasi nyata.
Berdasarkan data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Menariknya, sekitar tiga perempat dari kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi, dengan total proyeksi biaya mencapai US$ 188 miliar.
CEO AIGCC, Rebecca Mikula-Wright, mengungkapkan bahwa keberhasilan rencana ambisius ini sangat bergantung pada kesiapan modal swasta. "Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi tersebut diharapkan berasal dari modal swasta atau Independent Power Producer (IPP). Artinya, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk," tegasnya dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, Mikula-Wright menjelaskan bahwa investor tidak meminta Indonesia untuk sekadar menjadi lebih ambisius dalam target emisi. Sebaliknya, mereka membutuhkan kepastian mengenai jalur mobilisasi modal. Investor membutuhkan detail yang melampaui urusan teknis, seperti model pendapatan yang stabil, alokasi risiko yang jelas, serta daftar proyek yang konkret.
Untuk menjawab tantangan tersebut, AIGCC memberikan lima rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia. Pertama, menyelaraskan peta jalan transisi energi nasional dengan sektor ketenagalistrikan dan skema JETP. Kedua, memperjelas mekanisme pengadaan, tarif, serta jaminan pembayaran agar proyek layak secara finansial.
Ketiga, menetapkan arah yang jelas terkait penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, termasuk skema kompensasi dan transisi yang berkeadilan. Keempat, memastikan kesiapan infrastruktur jaringan listrik dan akses informasi proyek bagi investor. Terakhir, meningkatkan transparansi melalui keterbukaan pasar karbon dan dialog rutin dengan para pemangku kepentingan.
Indonesia dipandang sebagai pemain kunci yang akan menentukan arah transisi energi di kawasan Asia Tenggara. Dengan peta jalan yang terpadu dan layak investasi, Indonesia berpotensi besar menarik komitmen modal global yang sepadan dengan potensi pertumbuhan ekonominya yang masif.
