Faktual.news – Kondisi kesehatan fiskal Indonesia tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya fakta bahwa rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional di masa depan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa saat ini rasio penerimaan Indonesia baru menyentuh angka 12 persen. Angka ini dinilai sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan pencapaian negara tetangga seperti Kamboja yang telah mencapai 18 persen, bahkan Vietnam yang sudah melesat hingga ke level 23 persen.
Dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10), Hashim membedah penyebab utama mengapa Indonesia seolah jalan di tempat. Menurutnya, ketertinggalan ini bukan disebabkan oleh faktor kemampuan sumber daya manusia atau kapasitas ekonomi, melainkan murni karena persoalan tata kelola dan komitmen pemimpin.
Hashim menyoroti keberhasilan Kamboja yang mampu melakukan lompatan besar. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, Kamboja berhasil menaikkan rasio penerimaannya dari hanya 9 persen menjadi 18 persen. Ia meyakini bahwa kunci utama dari transformasi tersebut adalah adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah setempat.
Sebaliknya, kondisi di Indonesia justru menunjukkan hambatan yang berbeda. Hashim mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa frustrasi melihat rendahnya efektivitas penerimaan negara selama ini. Ia menyebut ada dua faktor utama yang menjadi penghambat: ketiadaan kemauan politik yang tegas serta kuatnya resistensi dari pihak birokrasi terhadap berbagai upaya reformasi perpajakan dan keuangan.
"Inilah salah satu hal yang membuat kami sangat frustrasi. Mengapa? Karena tujuan Presiden Prabowo adalah membawa rasio penerimaan negara Indonesia mencapai level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kami ingin mencapai 18 persen," tegas Hashim di hadapan para peserta forum, termasuk Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Lebih lanjut, Hashim menegaskan bahwa tidak ada alasan logis bagi Indonesia untuk merasa tidak mampu menyamai capaian Kamboja. Mengutip analisis dari Bank Dunia, ia menekankan bahwa secara kapasitas ekonomi dan struktur masyarakat, Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Ia menepis anggapan bahwa ada perbedaan kemampuan fundamental antara masyarakat Indonesia dengan negara tetangga.
"Kita tidak lebih rendah secara rasial dibandingkan masyarakat Kamboja dan mereka juga tidak lebih unggul secara rasial dibandingkan kita. Kita seharusnya mampu melakukannya. Ini murni masalah kemauan politik," tambahnya.
Jika target jangka pendek untuk mencapai angka 18 persen dapat terealisasi, pemerintah telah menyusun peta jalan yang lebih ambisius. Hashim memproyeksikan bahwa langkah berikutnya adalah mengejar standar Vietnam yang berada di angka 23 persen. Meski demikian, ia secara realistis mengakui bahwa untuk mencapai level Vietnam akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan konsistensi reformasi yang luar biasa.
