Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah terobosan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Rencananya, pemerintah akan membagikan ponsel gratis yang sudah dilengkapi dengan rekening digital kepada warga. Langkah ini diambil guna memastikan bantuan dari negara dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan tanpa melalui perantara.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa ponsel tersebut akan berfungsi sebagai wadah utama bagi masyarakat untuk menerima dana bantuan. Melalui perangkat ini, seluruh dana bantuan akan langsung masuk ke dalam rekening digital yang terintegrasi di dalam ponsel tersebut.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim saat menghadiri acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan.
Meski rencana ini terdengar sangat menguntungkan bagi masyarakat, hingga saat ini pemerintah belum merinci secara mendalam mengenai mekanisme pembagiannya. Belum ada informasi resmi mengenai kriteria spesifik siapa saja yang berhak mendapatkan ponsel gratis tersebut, apakah menyasar seluruh lapisan masyarakat atau hanya kelompok masyarakat tertentu yang masuk dalam kategori penerima bansos.
Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 30 persen penduduk Indonesia ternyata belum memiliki akses ke layanan perbankan atau belum memiliki rekening bank. Kelompok masyarakat ini seringkali sulit menjangkau layanan keuangan formal, sehingga penyaluran bantuan tunai seringkali menemui kendala teknis di lapangan.
Untuk menjembatani celah tersebut, pemerintah telah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra untuk memfasilitasi pembukaan rekening digital bagi mereka yang belum terjamah perbankan. Selain itu, pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp50 ribu, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan digital ini secara cuma-cuma.
Transformasi ini menandai pergeseran besar dalam pola bantuan pemerintah. Hashim menegaskan bahwa ke depannya, bantuan tidak akan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai yang rentan terhadap penyalahgunaan atau pemotongan. Sebaliknya, Kementerian Keuangan akan mengirimkan dana secara langsung ke ponsel masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa saat ini pemerintah masih dalam tahap pembahasan teknis yang mendalam. Program ambisius ini ditargetkan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa sistem rekening digital ini nantinya akan terintegrasi secara sistematis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi data ini diharapkan dapat meminimalisir risiko data ganda atau bantuan yang salah sasaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
