Faktual.news – Kabar kurang sedap datang dari sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 72.336 pekerja telah melaporkan diri karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka ini menjadi sinyal kuat mengenai dinamika pasar kerja yang tengah menghadapi tantangan besar dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui sistem Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka tersebut merujuk pada laporan tenaga kerja yang masuk melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sistem ini menjadi pintu utama bagi para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya untuk mendapatkan perlindungan sosial yang telah disediakan pemerintah.
Jika menilik persebaran wilayah, Jawa Barat muncul sebagai provinsi yang paling terdampak oleh badai PHK ini. Tercatat sebanyak 14.694 orang atau setara dengan 20,31 persen dari total keseluruhan laporan berasal dari wilayah tersebut. Kondisi ini menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat kerentanan tenaga kerja tertinggi dalam periode tersebut.
Menyusul Jawa Barat, Provinsi Banten menempati posisi kedua dengan jumlah 8.649 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Di urutan berikutnya, Jawa Tengah mencatatkan 6.860 pekerja, diikuti oleh Jawa Timur dengan 6.574 orang, dan DKI Jakarta dengan 5.360 pekerja. Data ini menunjukkan bahwa dampak PHK tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi, tetapi juga menyebar luas ke berbagai wilayah industri di Indonesia.
Jika melihat tren bulanan, lonjakan PHK paling signifikan terjadi pada bulan Juni 2026 dengan total 10.439 pekerja. Setelah itu, bulan Mei dan Agustus juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, masing-masing sebanyak 9.612 dan 9.447 pekerja. Sebaliknya, angka laporan terlihat menurun drastis pada bulan Oktober yang hanya mencatatkan 602 pekerja.
Pihak Kemnaker menjelaskan bahwa data yang tersaji telah melalui proses verifikasi ketat melalui metode deduplikasi kondisional. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal kejadian PHK untuk memastikan tidak ada data ganda. Jika ditemukan laporan ganda dalam rentang waktu kurang dari enam bulan untuk orang yang sama, maka data tersebut akan dieliminasi dari statistik resmi.
Perlu dicatat pula bahwa angka ini masih bersifat dinamis. Kemnaker menegaskan bahwa data dapat berubah sewaktu-waktu karena pekerja memiliki waktu hingga enam bulan setelah tanggal PHK untuk melaporkan status mereka dan mengajukan klaim JKP. Oleh karena itu, angka rekapitulasi dalam publikasi terbaru mungkin akan berbeda dengan laporan sebelumnya karena adanya pembaruan data secara berkala.
Sebagai catatan tambahan, statistik yang dirilis ini murni merupakan korban PHK. Pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri secara sukarela, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan angka PHK tersebut. Melansir dari faktual.news, situasi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
