Faktual.news – Kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja di Indonesia. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pemerintah telah mempertegas perlindungan bagi para buruh melalui regulasi terbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku efektif pada 28 Oktober 2026, hak-hak pekerja yang kehilangan pekerjaan kini memiliki standar yang lebih jelas dan terukur.
Dalam aturan terbaru tersebut, setiap pekerja yang terkena PHK tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa kompensasi yang layak. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan tiga komponen utama, yakni uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH). Besaran nilai yang diterima pekerja sangat bergantung pada masa pengabdian mereka di perusahaan serta alasan di balik terjadinya PHK tersebut.
Secara mendetail, skema uang pesangon diatur secara berjenjang sesuai dengan lama masa kerja. Pekerja yang baru bekerja kurang dari satu tahun akan mendapatkan pesangon sebesar satu bulan upah. Angka ini akan terus meningkat seiring bertambahnya masa kerja; misalnya, pekerja dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun berhak atas 6 bulan upah, hingga mencapai batas maksimal yakni 9 bulan upah bagi mereka yang telah mengabdi selama 8 tahun atau lebih.
Selain pesangon, komponen UPMK juga menjadi poin krusial. Aturan ini menyebutkan bahwa pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun hingga 6 tahun berhak atas 2 bulan upah sebagai penghargaan. Nilai ini akan terus naik hingga mencapai puncaknya, yaitu 10 bulan upah bagi pekerja senior yang telah mengabdi selama 24 tahun atau lebih.
Menariknya, besaran akhir kompensasi ini juga dipengaruhi oleh alasan PHK. Jika perusahaan melakukan efisiensi, penggabungan, atau akuisisi dan tidak mampu menyerap tenaga kerja lama, buruh berhak menuntut pesangon hingga dua kali lipat dari ketentuan standar. Sebaliknya, jika PHK terjadi karena perusahaan bangkrut, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), maka pesangon yang dibayarkan adalah satu kali ketentuan standar. Namun, bagi pekerja yang memasuki usia pensiun, mereka mendapatkan hak istimewa berupa dua kali uang pesangon ditambah satu kali UPMK.
Pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan ini. Pasal 295 ayat (1) dalam undang-undang tersebut secara tegas mencantumkan sanksi pidana bagi pengusaha yang sengaja lalai memenuhi kewajiban pembayaran pesangon. Pelaku dapat dijerat hukuman penjara maksimal empat tahun. Selain itu, jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, denda yang dijatuhkan sangatlah besar, yakni berkisar antara Rp200 juta hingga mencapai Rp2 miliar, sesuai dengan kategori denda dalam KUHP terbaru. Aturan ini diharapkan menjadi benteng perlindungan bagi kesejahteraan buruh di masa depan.
