Faktual.news – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terkait penyediaan dana jumbo senilai Rp42 triliun untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Langkah strategis ini difokuskan untuk melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang dijadwalkan mulai berjalan intensif pada tahun 2027.
Keputusan besar ini diambil setelah adanya pembahasan mendalam dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa rencana pengalokasian dana tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. Kabar baiknya, Kepala Negara menyatakan tidak keberatan untuk menyediakan anggaran tersebut demi memastikan masyarakat di wilayah terdampak segera mendapatkan kehidupan yang layak kembali.
Secara teknis, dana Rp42 triliun tersebut merupakan gabungan dari dua sumber utama. Sebanyak Rp33 triliun dialokasikan untuk kebutuhan tahun depan, sementara Rp9 triliun merupakan sisa anggaran tahun ini yang belum sempat tersalurkan ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait karena kendala waktu pelaksanaan yang sudah terlalu pendek. Dana tersebut nantinya akan dialihkan dan digabungkan untuk pelaksanaan di tahun mendatang.
Tito menjelaskan bahwa anggaran ini tidak akan diberikan secara langsung kepada pemerintah pusat, melainkan akan didistribusikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana teknis di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diprediksi akan menjadi ujung tombak dalam penggunaan dana ini. Fokus utamanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan finansial bagi pelaku UMKM agar roda ekonomi di wilayah terdampak bisa kembali berputar.
Agar proses pemulihan tidak terhambat birokrasi, Tito mendesak agar kepastian anggaran segera diterbitkan. Hal ini bertujuan agar kementerian terkait dapat segera mengajukan kebutuhan ke Kementerian Keuangan dan melakukan proses lelang dini. Dengan skema lelang cepat, diharapkan pekerjaan fisik di lapangan sudah bisa dimulai pada bulan Januari atau paling lambat Februari 2027.
Berdasarkan data dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), proyek pemulihan di Sumatra ini merupakan bagian dari rencana induk besar yang mencakup lebih dari 11.000 kegiatan hingga tahun 2028. Total kebutuhan dana untuk seluruh rangkaian program tersebut diperkirakan mencapai Rp100,67 triliun selama tiga tahun ke depan.
Namun, di tengah optimisme anggaran tersebut, Tito memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah. Ia menyoroti adanya ketimpangan realisasi penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana. Di beberapa wilayah, realisasi penggunaan dana masih sangat rendah, bahkan ada kabupaten yang mencatat angka nol persen. Tito menegaskan agar pemerintah daerah tidak menunda-nunda penggunaan dana tersebut dan memastikan uang rakyat digunakan tepat sasaran untuk penanganan bencana, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.
