Faktual.news – Pemerintah secara resmi memperkenalkan skema baru dalam mengatur mekanisme penetapan upah minimum bagi para pekerja melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta transparansi dalam penentuan standar upah di berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam regulasi terbaru ini, Pemerintah Pusat memegang kendali utama dalam merumuskan kebijakan pengupahan secara nasional. Namun, prosesnya tidak dilakukan secara sepihak. Berdasarkan Pasal 134, pemerintah diwajibkan untuk melibatkan peran aktif dari Pemerintah Daerah serta dewan pengupahan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan kondisi riil di setiap daerah.
Struktur upah minimum kini dibagi menjadi empat tingkatan yang lebih spesifik. Menurut Pasal 137, kategori tersebut mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Dalam hierarki kewenangannya, Gubernur memegang peran krusial untuk menetapkan UMP dan UMSP. Selain itu, Gubernur juga diberikan wewenang untuk menetapkan UMK dan UMSK, dengan catatan bahwa nominal UMK wajib lebih tinggi dibandingkan dengan UMP yang telah disahkan.
Proses penentuan angka upah ini tidak sembarangan. Pasal 138 menegaskan bahwa penghitungan upah harus bersandar pada indikator Kebutual Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi terkini, serta kondisi ketenagakerjaan. Untuk menjamin akurasi data, pemerintah mewajibkan penggunaan data statistik resmi dari lembaga pemerintah terkait. Lembaga statistik tersebut bertugas melakukan survei riil di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota guna mendapatkan data KHL yang valid.
Menariknya, sebelum survei lapangan dilakukan, terdapat tahapan koordinasi yang ketat. Lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional harus membahas rencana teknis secara matang, mulai dari jenis komponen kebutuhan hidup, kualitas komponen, hingga lokasi dan waktu pelaksanaan survei. Hasil dari survei ini kemudian diolah oleh dewan pengupahan daerah sebagai dasar rekomendasi bagi Gubernur.
Terkait metode penghitungan, terdapat dua opsi utama yang dapat digunakan. Pertama, menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta indeks tertentu dengan batas nilai antara 0,5 hingga 1. Kedua, menggunakan acuan hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah prinsip perlindungan pekerja dalam aturan ini. Pasal 139 menegaskan bahwa penetapan akhir upah minimum harus menggunakan nilai yang paling tinggi antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang telah disepakati. Hal ini memastikan bahwa pekerja mendapatkan standar kesejahteraan yang optimal sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Seluruh detail teknis dan aturan turunan dari kebijakan ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah guna memastikan implementasi di lapangan berjalan lancar.
