"Jika saya pribadi, ini bagus, bisa menghemat. Namun, saya perlu melihat detail teknis pelaksanaannya nanti. Pasti akan ada pertanyaan apakah pihak sekolah setuju atau tidak. Jika ada penolakan, ya sudah. Tapi, itu semua adalah strategi BGN, saya hanya akan mengikuti," terang Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (23/7).
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan ikut campur dalam menentukan mekanisme penghentian inisiatif pangan gratis ini untuk siswa dari kalangan mampu. Menurutnya, seluruh aspek operasional dan teknis menjadi tanggung jawab penuh BGN sebagai pelaksana utama program.
Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, hanya akan berperan dalam memantau jalannya program melalui unit layanan penyedia gizi atau yang dikenal sebagai dapur-dapur MBG. Pengawasan ini akan melibatkan jajaran pegawai keuangan di seluruh pelosok Indonesia. "Kami akan membantu mengawasi SPPG-SPPG menggunakan pegawai keuangan di berbagai daerah untuk memastikan operasionalnya sesuai rencana. Jika tidak, kami bisa memberikan masukan kepada BGN untuk perbaikan. Bahkan, jika kondisinya sangat buruk, mereka bisa meminta kami untuk menutupnya, dan kami akan melakukannya," jelasnya.
Purbaya menambahkan, skema supervisi ini telah dibahas bersama pimpinan BGN sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa kini lembaga tersebut dipimpin oleh Sudaryono, yang menggantikan Nanik S Deyang. Purbaya dijadwalkan bertemu Kepala BGN Sudaryono pekan depan untuk membahas optimalisasi alokasi dana program santapan bergizi ini. Pertemuan yang semula direncanakan pekan ini ditunda agar Sudaryono memiliki waktu untuk konsolidasi internal pasca resmi menjabat.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait besaran efisiensi anggaran MBG. Pemerintah masih menantikan usulan dari pimpinan BGN yang baru mengenai kebutuhan dana dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya guna pelaksanaan program.
Gagasan penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu sendiri masih dalam tahap kajian mendalam. Wakil Kepala BGN Trenggono mengungkapkan, pihaknya diberi waktu satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi tata kelola program, termasuk meninjau ulang rencana penghentian bantuan bagi siswa dari kelompok desil 8 hingga 10.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan instruksi Presiden Prabowo agar penerima manfaat MBG diprioritaskan bagi segmen masyarakat yang benar-benar memerlukan. Pemerintah akan mengutamakan kelompok desil bawah, wilayah terpencil, serta kawasan dengan tingkat kasus stunting yang memprihatinkan, sembari tetap mempertimbangkan aspek psikologis para siswa di lingkungan sekolah dengan latar belakang ekonomi yang beragam.
