faktual.news – Mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kini resmi mengemban tugas baru sebagai pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pelantikannya pada 22 Juli di Istana Negara menandai babak baru bagi lembaga yang krusial ini, menggantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Kedatangan Sudaryono membawa harapan besar terhadap perbaikan dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial pemerintah yang sangat luas.
Para pakar ekonomi menyoroti sejumlah pekerjaan rumah mendesak yang harus segera ditangani. Fokus utamanya kini bukan lagi sekadar memperluas jangkauan program, melainkan membenahi tata kelola yang selama ini kerap memicu berbagai persoalan. Dengan cakupan jutaan penerima manfaat, MBG telah menjelma menjadi salah satu program sosial pemerintah dengan skala terbesar. Skala yang masif ini menuntut sistem pengawasan, distribusi, dan pengelolaan anggaran yang jauh lebih kompleks dan terstruktur.
Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan di BGN ini dianggap sebagai momen krusial untuk melakukan konsolidasi kelembagaan yang mendalam sebelum kembali menggenjot ekspansi program.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, arah baru BGN di bawah Sudaryono harus bergeser. Ia menegaskan, fokusnya kini bukan lagi pada penambahan jumlah dapur atau penerima manfaat semata, melainkan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta akurasi dalam penentuan sasaran.
Rizal menambahkan, tantangan terbesar BGN saat ini bukanlah memperluas skala MBG, melainkan bagaimana memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat. Intinya, kata Rizal, BGN harus mampu menjamin bahwa setiap dana yang digelontorkan benar-benar berbuah perbaikan gizi yang nyata, bukan sekadar angka penyerapan anggaran.
Latar belakang Sudaryono di sektor pertanian, menurut Rizal, justru menjadi modal berharga untuk memperkuat integrasi rantai pasok pangan nasional. MBG, lanjutnya, tidak boleh hanya berhenti sebagai program penyedia makanan, melainkan harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat lokal. Keterlibatan aktif petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga UMKM pangan, diyakini akan menguatkan sektor produksi sekaligus mendongkrak kesejahteraan para pelaku usaha di berbagai daerah. Dengan demikian, program ini akan memiliki dampak ganda: tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memperkuat rantai pasok, nilai ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Namun, Rizal menekankan, integrasi tersebut baru bisa terealisasi jika fondasi tata kelola program telah dibenahi secara menyeluruh. Pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah pembenahan sistem pengendalian program. Berbagai isu yang sempat mencuat, menurutnya, mengindikasikan kelemahan fundamental bukan hanya pada implementasi di lapangan, tetapi juga pada sistem yang menopangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak agar segera dibentuk basis data tunggal penerima manfaat untuk memastikan penyaluran program yang lebih akurat dan tepat sasaran. Sudaryono, lanjutnya, harus fokus pada pembangunan basis data tunggal, audit komprehensif terhadap setiap dapur penyedia, standardisasi pemasok, pembentukan mekanisme respons cepat untuk kasus keracunan, serta penetapan indikator keberhasilan yang berorientasi pada dampak gizi nyata, bukan sekadar jumlah porsi atau tingkat penyerapan anggaran.
Rizal mengakui, kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto memang bisa menjadi keuntungan dalam mempercepat koordinasi lintas kementerian. Namun, modal politik ini tidak serta-merta menjamin keberhasilan jika tidak diimbangi dengan profesionalisme, keberanian untuk melakukan koreksi, dan transparansi. Pergantian kepemimpinan ini, tegas Rizal, harus menjadi momentum emas untuk reformasi kelembagaan dan tata kelola secara efektif, bukan hanya sekadar pergantian individu di pucuk pimpinan.
