Faktual.news – Polemik mengenai efisiensi anggaran negara sering kali muncul ketika seorang pejabat negara mengemban lebih dari satu tanggung jawab besar. Hal inilah yang sempat menjadi sorotan publik terkait penunjukan Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap memegang mandat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menanggapi isu tersebut, Bahlil akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme penggajian dan penggunaan anggaran negara.
Dalam keterangannya di sela-sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10), Bahlil menegaskan bahwa penambahan jabatan tersebut tidak lantas membuat beban keuangan negara membengkak. Ia berkomitmen untuk menjaga prinsip efisiensi dan menolak keras adanya pemborosan anggaran akibat struktur kabinet yang baru. Bahlil menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keuntungan pribadi dari posisi ganda yang ia emban saat ini.
"Saya tidak mau ada pemborosan. Saya bukan tipe orang seperti itu," tegas Bahlil di hadapan awak media. Ia menjelaskan secara gamblang bahwa meskipun secara administratif ia memiliki dua peran penting, secara finansial ia hanya menerima satu kali gaji. Walaupun terdapat dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mendasari jabatan tersebut, Bahlil memastikan bahwa hak finansial yang ia terima tetap tunggal.
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tidak berdiri sendiri dengan anggaran yang terpisah. Seluruh kegiatan administrasi, koordinasi, hingga kebutuhan operasional kementerian koordinator tersebut masih menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) milik Kementerian ESDM. Dengan kata lain, tidak ada alokasi anggaran baru atau DIPA tambahan yang dibuat khusus untuk kementerian koordinator tersebut.
"DIPA-nya hanya satu, yaitu DIPA Menteri ESDM. Yang membedakan hanyalah ruang lingkup koordinasinya saja. Jadi, jangan sampai ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa penambahan kementerian ini menyebabkan pemborosan uang negara, karena kenyataannya tidak demikian," tambahnya.
Selain soal efisiensi anggaran, Bahlil juga berbagi sisi personal mengenai penghasilannya. Ia mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai menteri, ia memiliki kebiasaan rutin untuk menyisihkan sebagian gaji maupun dana operasionalnya untuk kegiatan sosial. Dana tersebut ia salurkan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kepada rekan-rekan aktivis dan orang-orang di sekitarnya yang memerlukan bantuan.
Terkait fungsi strategisnya, Bahlil menjelaskan bahwa kehadiran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi program antarinstansi. Kementerian ini akan menjadi jembatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta kementerian terkait lainnya. Langkah ini diambil guna mempercepat proses hilirisasi industri dan memastikan kedaulatan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
