Faktual.news – Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kehadiran regulasi baru ini membawa angin segar sekaligus kepastian hukum bagi dunia kerja di Indonesia, terutama menyangkut isu-isu krusial seperti standar upah, hak cuti, hingga skema pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai substansi aturan ini. Menurutnya, UU ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan panduan bagi semua pihak dalam ekosistem kerja.
"Pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja wajib memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini penting agar tercipta hubungan industrial yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tegas Yassierli dalam keterangan resminya.
Secara struktur, UU ini sangat komprehensif dengan memuat 23 bab dan 313 pasal. Cakupannya sangat luas, mulai dari perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, perlindungan pekerja sektor informal, hingga pengaturan penggunaan tenaga kerja asing.
Jaminan Cuti dan Kesejahteraan Keluarga
Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah pengaturan hak istirahat. Dalam aturan terbaru ini, perusahaan diwajibkan memberikan cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah karyawan mengabdi selama satu tahun penuh. Menariknya, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak akan memotong jatah cuti tahunan pekerja.
Perlindungan bagi pekerja perempuan juga diperkuat. Selain hak cuti melahirkan selama tiga bulan pertama, pekerja perempuan dapat mengajukan perpanjangan hingga tiga bulan tambahan dengan menyertakan bukti medis. Tidak hanya itu, hak bagi pekerja laki-laki juga diperhatikan melalui pemberian cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Sistem Pengupahan dan Aturan Kontrak yang Lebih Ketat
Dalam hal pengupahan, pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan menjamin penghidupan layak. Struktur upah kini dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga upah sektoral. Aturan ini juga mewajibkan Gubernur untuk memastikan nilai UMK selalu lebih tinggi daripada UMP di wilayahnya.
Bagi pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), aturan kini menjadi lebih ketat untuk menghindari ketidakpastian kerja. Durasi kontrak dibatasi maksimal dua tahun dan hanya boleh diperpanjang paling banyak dua kali dengan durasi maksimal satu tahun per perpanjangan. Perusahaan juga wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
PHK Sebagai Jalan Terakhir dan Skema Pesangon
Pemerintah menegaskan bahwa PHK harus menjadi opsi paling akhir. Sebelum mengambil langkah tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti mengurangi jam lembur, menyesuaikan fasilitas manajerial, hingga menawarkan program pensiun dini sukarela.
Namun, jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib membayar kompensasi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besaran pesangon diatur secara berjenjang, di mana pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak mendapatkan hingga sembilan bulan upah. Selain itu, perusahaan juga wajib membayar sisa cuti tahunan yang belum diambil serta biaya ongkos pulang pekerja ke daerah asal.
