Faktual.news – Kondisi ekonomi makro Indonesia kini tengah dibayangi oleh potensi lonjakan beban fiskal yang sangat besar. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengeluarkan peringatan keras mengenai risiko pembengkakan subsidi dan kompensasi energi yang diprediksi bisa menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp600 triliun hingga Rp700 triliun pada tahun ini.
Lonjakan drastis ini bukan tanpa alasan. Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menjelaskan bahwa terdapat dua variabel utama yang menjadi pemicu utama tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertama adalah fluktuasi harga minyak mentah dunia yang diprediksi bertahan di atas level US$100 per barel. Kedua adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang diperkirakan menyentuh angka Rp16 ribu per dolar AS.
"Jika harga minyak mentah rata-rata tetap di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di level Rp16 ribu per dolar AS hingga akhir tahun, angkanya bisa melonjak ke rentang Rp600 triliun sampai Rp700 triliun," ungkap Deon dalam sebuah workshop di Jakarta, Jumat (30/10).
Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, hampir dua kali lipat dari alokasi yang telah disiapkan pemerintah saat ini. Jika skenario terburuk ini terjadi, pemerintah akan menghadapi dilema besar: mencari sumber pembiayaan tambahan di tengah keterbatasan ruang defisit APBN yang diatur ketat oleh undang-undang.
Dampak Nyata pada Perusahaan Negara
Tekanan ekonomi ini tidak hanya menghantam kas negara, tetapi juga mengancam stabilitas perusahaan energi milik negara, khususnya PT PLN (Persero). Deon memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2024, subsidi dan kompensasi dari pemerintah menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan PLN. Padahal, margin laba bersih perusahaan tersebut hanya berada di kisaran 3 persen.
Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suntikan dana APBN ini menjadi risiko sistemik. Tanpa adanya kompensasi dan subsidi, keberlangsungan operasional perusahaan energi plat merah tersebut akan sangat terancam. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2025 dan 2026.
Urgensi Transisi Energi
Menanggapi ketidakpastian geopolitik global—seperti konflik Amerika Serikat-Iran serta ketegangan Rusia-Ukraina yang kerap mengganggu pasokan energi—IESR menekankan pentingnya percepatan transisi energi. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada fluktuasi harga komoditas energi global.
Terdapat tiga pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, untuk mengawal agenda ini. Pertama, melakukan perbaikan tata kelola di sektor industri dan energi agar kebijakan lebih terarah. Kedua, memperjelas pembagian tanggung jawab dalam proyek ambisius Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp dengan mengusulkan pembentukan unit manajemen proyek khusus.
Ketiga, dan yang paling menantang, adalah mengevaluasi kebijakan yang selama ini masih memberikan dukungan kuat pada penggunaan energi fosil. Mengubah pola subsidi dari energi fosil ke energi terbarukan merupakan tantangan berat karena bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas fiskal negara. Tanpa langkah berani, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketidakpastian harga energi dunia.
