faktual.news – Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini membuka tabir sebuah strategi modern yang diterapkan dalam penyusunan masukan kebijakan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan atau AI kini menjadi tulang punggung dalam merumuskan rekomendasi penting yang disampaikan kepada kepala negara.
Menurut Luhut, adopsi teknologi AI ini bukan tanpa alasan. Sistem cerdas tersebut secara signifikan membantu proses analisis data yang masif, memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih cepat dan didasari oleh informasi yang jauh lebih akurat. "Jika kita jujur dalam pekerjaan kita, dengan bermitra bersama AI, maka basis pengambilan keputusan akan sangat akurat berdasarkan data," tegas Luhut dalam sebuah acara di Jakarta Selatan. Ia menambahkan bahwa banyak sekali saran yang disodorkan kepada presiden telah melalui proses pengolahan mendalam oleh AI.
Meski sempat ada keraguan dari kalangan ekonom mengenai perlunya penggunaan AI, Luhut tetap bersikeras mendorong inovasi ini. Baginya, kemampuan AI untuk menyerap dan menganalisis seluruh data yang tersedia, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan atau saran, adalah sebuah keunggulan tak tertandingi. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang kini diberikan DEN kepada Presiden Prabowo telah melewati saringan analisis AI yang canggih.
Luhut juga meyakini bahwa pemanfaatan teknologi digital berbasis AI akan menjadi kunci vital dalam mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo sebesar delapan persen. "Jika kita benar-benar mengimplementasikan digital berbasis AI, pertumbuhan delapan persen dalam waktu tidak terlalu lama bukanlah hal yang sulit dicapai, karena kita akan melihat data bagaimana efisiensi bisa kita lakukan di berbagai sektor," jelasnya optimis.
Selain untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, adopsi AI juga dinilai krusial untuk mengatrol kualitas layanan pemerintahan. Luhut menyebutkan bahwa teknologi berbasis AI berpotensi besar menanggulangi hambatan birokrasi, termasuk fenomena "deep state" yang kerap menghambat. Ia mencontohkan kecepatan AI dalam memproses dokumen tebal. Sebuah dokumen setebal 1.600 halaman, misalnya, dapat dibaca dan diberi komentar oleh AI hanya dalam waktu 30 detik.
Keunggulan AI terletak pada kemampuannya bekerja tanpa henti. "AI tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu cuti, tidak ada demo. Dia kerja saja dengan data dan dia memproses serta meng-upgrade datanya sesuai dengan input yang kita berikan," papar Luhut. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan AI juga dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat.
Dalam pengembangan sistem ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepolisian dan kejaksaan telah dilibatkan agar semua pihak dapat memantau data yang sama. Menurut Luhut, sistem digital ini memungkinkan deteksi dini potensi penyimpangan tanpa harus menunggu operasi tangkap tangan OTT. "Saya bilang ke KPK, kalian tidak perlu OTT, dari sini saja bisa di-trace siapa yang akan bermain-main. Apakah harganya benar, apakah pelaksananya benar, itu sangat bisa," pungkas Luhut, menekankan transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan AI.
