Faktual News – Jakarta. Institute for Essential Services Reform (IESR) menggebrak dengan usulan strategi ambisius untuk mengejar target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu lima tahun. Kunci utamanya? Fokus pada penguatan fondasi regulasi dan rantai pasok selama dua tahun pertama, sebelum memulai ekspansi masif.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengungkapkan bahwa pihaknya diminta secara langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk merancang implementasi program raksasa ini agar selaras dengan inisiatif pemerintah yang sudah berjalan. "Kami diminta bantuan untuk memikirkan strategi implementasinya, bagaimana agar target ini bisa tercapai secara efektif," jelas Fabby dalam sebuah diskusi di Hotel Double Tree, Jumat (29/5).
Sejak September tahun lalu, IESR telah melakukan kajian mendalam dan berdialog intensif dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Perindustrian. Dari serangkaian konsultasi tersebut, Fabby menekankan bahwa tantangan terbesar dalam mencapai target 100 GW PLTS bukan terletak pada kemampuan teknis Indonesia. Sebaliknya, kendala utama justru ada pada kesiapan faktor pendukung atau enabling factors. "Kesimpulan saya, constraint-nya itu bukan pada kita nggak mampu secara teknis," tegasnya.
Menurut Fabby, pembangunan PLTS skala besar tidak bisa dilakukan secara instan tanpa perencanaan yang matang dan komprehensif. Pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan lokasi pembangunan yang strategis, mengidentifikasi kebutuhan listrik di desa-desa terpencil, serta merumuskan model bisnis yang berkelanjutan. "Jadi kami coba menyusun yang namanya roadmap-nya. Tentunya kalau kita mau membangun 100 gigawatt itu enggak bisa kayak kita membangun Candi Prambanan. Sehari semalam jadi pakai bantuan jin," candanya, menggambarkan betapa mustahilnya pendekatan tanpa persiapan. Oleh karena itu, IESR mengusulkan dua tahun pertama sebagai fase persiapan krusial, yang mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, pengembangan rantai pasok, penetapan standar kinerja, hingga finalisasi model bisnis. "Kunci keberhasilannya untuk bisa deliver dalam waktu 5 tahun, itu adalah di fase perencanaan dan persiapan yang matang," imbuhnya.
Lebih lanjut, IESR juga mendorong pendekatan modular dan plug and play untuk mempercepat proses pembangunan. Fabby mencontohkan, sistem baterai dan infrastruktur pendukung dapat dirancang dalam bentuk kontainer siap pakai yang mudah dipindahkan dan diinstalasi. "Jadi misalnya gini, 1 MW itu baterainya sudah disiapkan. Bisa dihitung kebutuhan misalnya baterainya per 2 MWh gitu. Kita buat dengan struktur container gitu ya, yang sudah plug and play," papar Fabby, mengilustrasikan efisiensi yang bisa dicapai.
Program dieselisasi, yakni penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN menjadi PLTS, juga dinilai sebagai langkah awal yang sangat potensial untuk mengakselerasi proyek ini. Namun, Fabby menyayangkan realisasinya yang masih tertahan sejak lelang pada tahun 2022 lalu, karena masalah biaya yang dianggap masih terlalu tinggi. "Sudah dilelang. Tapi sejak hasil lelangnya 2023, sampai sekarang nggak ditetapkan pemenangnya karena masih mahal," katanya.
Mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan Vietnam dan India yang sukses mempercepat pengembangan energi surya berkat dukungan regulasi yang kuat dan pembangunan industri dalam negeri, Fabby mengingatkan bahwa target transisi energi yang ambisius ini hanya bisa tercapai jika pemerintah serius membenahi faktor pendukung dan mempercepat pengambilan keputusan. "Indonesia tuh kalau masalahnya nih, mimpi doang. Enabling factor-nya enggak diurusin yang benar. Kita kelamaan diskusi, regulasi, undang-undang, peraturan," pungkasnya, menyiratkan urgensi tindakan nyata dan ketegasan dalam mewujudkan visi energi bersih.
