Faktual News – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara agresif menggalakkan inisiatif penguatan transportasi massal perkotaan. Langkah strategis ini bukan sekadar upaya modernisasi, melainkan sebuah respons krusial untuk meredakan tekanan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak hingga Rp300 triliun setiap tahun. Lebih dari itu, inisiatif ini juga dirancang untuk mengurai simpul kemacetan, menekan polusi udara, serta meringankan beban finansial masyarakat akibat tingginya biaya mobilitas.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyoroti fakta bahwa biaya transportasi kini dapat menguras 30-40 persen dari pendapatan masyarakat. Ironisnya, sektor ini pula yang menyerap sekitar 90 persen dari total subsidi BBM yang jumlahnya fantastis tersebut. "Fenomena ketidakseimbangan ini menciptakan serangkaian masalah pelik, mulai dari durasi perjalanan yang semakin panjang, kerugian ekonomi akibat kemacetan kronis, polusi udara yang memburuk, hingga membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan peluang kerja," jelas Aan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).
Menyikapi urgensi tersebut, pemerintah berkomitmen penuh untuk mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama, sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ambisius ini diharapkan mampu secara signifikan memangkas waktu tempuh perjalanan, meningkatkan aksesibilitas yang merata, dan mengoptimalkan peran vital kawasan perkotaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Aan menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang terintegrasi, kolaborasi pendanaan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat dalam pengembangan AUMP. Tujuannya adalah mewujudkan ekosistem transportasi yang tidak hanya lestari dan efisien, tetapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap digitalisasi layanan transportasi di berbagai daerah, Kemenhub juga memfasilitasi berbagai platform digital. Di antaranya adalah aplikasi Mitra Darat yang dirancang untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan, situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional Buy The Service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional secara real-time, digital checker app untuk pengawasan standar pelayanan minimal oleh operator bus, serta checker web untuk melihat pencapaian standar tersebut.
Kemenhub secara khusus mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang proaktif, salah satunya adalah Kota Batam. Batam menjadi contoh konkret optimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada secara bertahap. "Penguatan Trans Batam dilakukan secara konsisten, dengan penambahan armada yang progresif sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026," ungkap Aan.
Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota Batam telah mengoperasikan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah 13 unit pada tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus di tahun 2026. Dengan demikian, total armada BTS yang beroperasi akan mencapai 52 unit. Seluruh armada ini siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre, meliputi Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
"Kami juga memberikan apresiasi atas penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim," tambah Aan, menyoroti inovasi yang mendukung efisiensi dan kenyamanan mobilitas warga.
Secara keseluruhan, penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ini menjadi pilar utama untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Dengan ketersediaan transportasi publik yang efisien, beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan dapat berkurang drastis. Lebih dari itu, inisiatif ini juga merupakan upaya preventif yang signifikan dalam mencegah potensi krisis energi di masa depan.
