Faktual.news – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka keran ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. Melalui inisiatif program budi daya ikan tematik, pemerintah menargetkan pengembangan sektor perikanan di 76 titik lokasi yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Langkah besar ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang memiliki visi jangka panjang. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya berhenti di Yogyakarta saja, melainkan ditargetkan mampu menjangkau hingga 40.000 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2029 mendatang.
Di wilayah DIY sendiri, 76 lokasi yang telah disiapkan mencakup empat kabupaten utama, yakni Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Menurut Trenggono, proses persiapan saat ini tengah difokuskan pada aspek kelayakan lokasi serta penyelesaian urusan administrasi pemanfaatan lahan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pembangunan fasilitas budi daya nantinya tidak menemui kendala hukum maupun teknis di lapangan.
Untuk menjamin keberhasilan program, KKP tidak bekerja sendirian. Sosialisasi intensif telah dilakukan bersama Komisi IV DPR RI dan pemerintah daerah setempat. Fokus utamanya adalah memastikan kesiapan lahan, kesiapan tenaga pengelola, hingga strategi pemasaran hasil panen. Tujuannya jelas, agar bantuan yang diberikan pemerintah tidak sekadar menjadi bantuan sosial yang habis pakai, melainkan bertransformasi menjadi unit usaha produktif yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa paket program ini sangat komprehensif. KKP akan menyediakan pembangunan fasilitas fisik, pelatihan bagi para operator, hingga penyediaan benih dan pakan berkualitas. Tak hanya itu, penyuluh perikanan akan diterjunkan untuk memberikan pendampingan teknis secara langsung.
"Kami akan mendampingi para pengelola hingga mereka berhasil melewati satu siklus operasional pertama. Harapan kami, setelah itu mereka sudah memiliki kemandirian untuk mengelola usaha secara profesional," ujar Haeru.
Terkait aspek teknis, KKP menekankan pentingnya status lahan yang bersih dari konflik serta ketersediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan aliran listrik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Adi Bayu Kristanto, menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses administrasi pemanfaatan tanah kalurahan agar pembangunan dapat segera dimulai.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Heri Sulistio Hermawan, memberikan apresiasi terhadap penggunaan teknologi sistem resirkulasi dalam program ini. Teknologi ini dianggap sangat cerdas karena mampu mengolah dan menggunakan kembali air, sebuah solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan dan sumber daya air yang ada di Yogyakarta.
Program ini pun disambut antusias oleh masyarakat tingkat desa. Ernawati Kusumaningsih, perwakilan dari Kalurahan Trirenggo, Bantul, menilai bahwa kehadiran budi daya ikan tematik ini adalah angin segar bagi penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya peluang usaha ini, diharapkan kesejahteraan warga desa dapat meningkat secara signifikan melalui sektor perikanan yang dikelola secara mandiri.
