Faktual.news – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mereformasi wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perampingan besar-besaran guna menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih ramping, efisien, dan kompetitif. Rencana ambisius ini ditargetkan akan memasuki fase krusial pada awal tahun 2027 mendatang.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa strategi yang akan dijalankan bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan, melainkan melakukan transformasi menyeluruh. Setelah tahap konsolidasi berjalan, langkah berikutnya adalah optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, serta penguatan efisiensi operasional. Selain itu, pemerintah juga berencana membuka pintu selebar-lebarnya bagi sektor swasta untuk terlibat dalam berbagai lini bisnis strategis.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rosan menjelaskan bahwa arah kebijakan ini telah dibahas langsung bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa fokus utama di tahun 2027 adalah memastikan setiap aset yang dimiliki negara tidak hanya menjadi beban, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang nyata.
"Kami sedang melakukan optimalisasi aset-aset BUMN, meningkatkan produktivitas, serta efisiensi. Kami juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta atau dunia usaha," ujar Rosan.
Salah satu poin menarik dalam strategi ini adalah kesediaan pemerintah untuk memberikan peran kepada sektor swasta pada bidang-bidang yang dinilai lebih efektif jika dikelola oleh pihak non-pemerintah. Menurut Rosan, BUMN tidak perlu memaksakan diri untuk mengerjakan seluruh lini bisnis sendirian jika perusahaan swasta memiliki kapabilitas yang lebih unggul. Pemerintah justru akan mendukung penuh kolaborasi tersebut demi kepentingan ekonomi nasional.
Rosan menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya aset yang dimiliki BUMN dengan arus kas serta pendapatan yang dihasilkan. Selama ini, banyak perusahaan pelat merah memiliki aset yang sangat masif, namun kontribusi pendapatan terhadap nilai aset tersebut masih tergolong kecil. Kondisi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa optimalisasi aset menjadi prioritas utama Danantara.
Terkait sektor mana yang akan menjadi prioritas, Rosan menyatakan bahwa pihaknya belum menetapkan sektor spesifik. Tim Danantara akan melakukan analisis mendalam terhadap seluruh aset negara, mulai dari infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga sektor minyak dan gas bumi. Sebagai sovereign wealth fund, Danantara akan mengedepankan aspek perencanaan yang terukur dan terstruktur dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan (yield) yang maksimal.
Langkah perampingan ini merupakan kelanjutan dari upaya konsolidasi besar-besaran yang telah dimulai. Tercatat, Danantara telah mengonsolidasikan 258 BUMN dari sekitar 1.077 entitas yang ada. Target selanjutnya adalah mengonsolidasikan sekitar 300 entitas lainnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya telah memberikan instruksi tegas untuk memangkas jumlah BUMN hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional (overhead) yang selama ini membengkak akibat terlalu banyaknya struktur direksi dan komisaris. Hingga saat ini, pemerintah dilaporkan telah menutup lebih dari 200 BUMN guna memastikan perusahaan negara bekerja lebih transparan, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
