Faktual.news – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang cukup mengejutkan dengan membentuk struktur kabinet baru, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini bukan sekadar penambahan birokrasi, melainkan sebuah respons cepat pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan politik global yang kian tidak menentu.
Bahlil Lahadalia, sosok yang dipercaya untuk memimpin kementerian koordinator baru tersebut, akhirnya buka suara mengenai alasan fundamental di balik keputusan besar Presiden. Bahlil, yang juga mengemban amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini adalah jawaban atas tuntutan dunia internasional yang semakin mendesak percepatan transisi menuju energi bersih.
Menurut Bahlil, dunia saat ini sedang berada dalam situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Perubahan konstelasi ekonomi global memaksa setiap negara, termasuk Indonesia, untuk segera beradaptasi dengan standar energi hijau. "Kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dinamika ekonomi dunia menuntut adanya transisi menuju energi yang lebih bersih," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo menyadari betul bahwa agenda hilirisasi industri dan transisi energi adalah dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini merupakan komitmen global yang telah disepakati dalam Paris Agreement. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin menangani isu-isu krusial ini secara setengah-setengah atau terfragmentasi.
Bahlil menegaskan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah kali ini adalah pendekatan yang komprehensif dan terukur. Ia menyebut bahwa program-program prioritas ini tidak boleh dikerjakan secara parsial atau terpisah-pisah antar kementerian. Sebaliknya, semuanya harus terintegrasi di bawah satu komando agar target-target yang telah ditetapkan oleh Presiden dapat tercapai dengan presisi tinggi.
"Ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan secara komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan sesuai dengan target yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," tegasnya.
Menariknya, Bahlil kini memikul tanggung jawab ganda sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator. Meski beban kerja dipastikan akan sangat berat, ia mengaku menerima tugas ini sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada negara. Ia berkomitmen untuk memberikan performa terbaiknya demi kemajuan Indonesia di tengah arus perubahan energi dunia.
Terkait cakupan kerja kementerian barunya, Bahlil belum bisa merinci secara detail lembaga atau kementerian mana saja yang akan berada di bawah koordinasinya. Ia menyatakan perlu menelaah kembali Peraturan Presiden (Perpres) terkait untuk memastikan struktur organisasi yang tepat. Pembentukan kementerian koordinator ini sendiri telah dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
