faktual.news – Publik dikejutkan oleh keputusan mendadak yang menimpa Silfester Matutina. Ia harus lengser dari posisi Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim hanya dalam hitungan hari setelah penunjukannya. Sebuah drama jabatan kilat yang memicu banyak pertanyaan dan menjadi perbincangan hangat.
Silfester Matutina resmi ditunjuk sebagai komisaris independen anak usaha BUMN Pelindo tersebut pada Jumat 18 September. Namun, hanya berselang lima hari, tepatnya Rabu 23 September, pemegang saham memutuskan untuk memberhentikannya. PT Pelindo Jasa Maritim sendiri merupakan entitas yang berfokus pada penyediaan dan pengelolaan layanan jasa maritim untuk mendukung kelancaran operasional kepelabuhanan.
Tubagus Patrick, selaku SVP Sekretaris Perusahaan Pelindo Jasa Maritim, mengonfirmasi adanya perubahan dalam susunan Dewan Komisaris perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Silfester Matutina. "Benar, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim, termasuk pengangkatan Pak Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Ia menambahkan, keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah melalui evaluasi dan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai mekanisme yang berlaku.
Lantas, siapakah Silfester Matutina dan bagaimana rekam jejaknya hingga sempat menduduki posisi strategis di anak usaha BUMN Pelindo? Pria kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur, 19 Juni 1971 ini dikenal lebih banyak berkiprah di dunia politik ketimbang bisnis. Sebagai seorang pengacara, ia kerap terlibat dalam berbagai aktivitas politik, termasuk kontestasi pemilu.
Perjalanan akademisnya juga tak luput dari sorotan. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Wiraswasta Indonesia pada tahun 2020. Namun, kampus tersebut pada tahun 2023 dicabut izinnya karena terbukti melakukan praktik kuliah fiktif dan jual beli ijazah. Kemudian, pada tahun 2024, Silfester melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana.
Silfester dikenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2013, ia mendirikan sekaligus memimpin Solidaritas Merah Putih Solmet, sebuah kelompok relawan yang vokal mendukung Jokowi sejak Pilpres pertamanya. Ia sering tampil di berbagai acara debat televisi untuk membela kebijakan pemerintah Jokowi, dengan gaya komunikasinya yang keras dan beberapa kali memicu kontroversi. Salah satunya adalah saat terlibat debat panas dengan Rocky Gerung, di mana ia sempat melontarkan umpatan kasar.
Pada tahun 2023, Silfester menjadi salah satu penggagas Gerakan Setia Tegak Lurus Bersama Jokowi. Gerakan ini menyatukan 30 organisasi relawan Jokowi untuk mengikrarkan sumpah setia enam poin kepada Jokowi, termasuk mendukung calon yang direstui Jokowi di Pilpres 2024. Di tahun yang sama, ia juga didapuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, yang saat itu bertarung di Pilpres. Silfester menyatakan dukungannya terhadap Prabowo melalui Gibran sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan Jokowi.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Silfester juga sempat diangkat sebagai Komisaris Independen ID Food PT Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN pangan. Pengangkatan Silfester sebagai komisaris BUMN ini sempat menuai sorotan tajam. Pasalnya, ia memiliki status terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada tahun 2017, Silfester menuduh Jusuf Kalla terlibat korupsi. Kejaksaan Agung kemudian memvonisnya hukuman 1,5 tahun penjara pada tahun 2019 atas kasus fitnah tersebut, namun Silfester diketahui tidak pernah menjalani masa hukumannya.
