faktual.news – Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa baru saja membeberkan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar daerah yang kondisi keuangannya memprihatinkan. Pemetaan mendalam ini dilakukan dengan menelisik secara cermat posisi uang pemerintah daerah di perbankan serta bagaimana dana tersebut dimanfaatkan.
"Kami memang memeriksa daerah-daerah mana saja yang kondisi keuangannya tidak sehat. Kami pantau bagaimana uang mereka di bank dan apakah sudah digunakan secara optimal," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa 21 Juli.

Sebagai respons pemerintah tidak tinggal diam Purbaya menyebutkan Kemenkeu telah merumuskan besaran peningkatan Transfer ke Daerah TKD yang akan disalurkan khusus bagi wilayah yang membutuhkan suntikan fiskal. Namun detail mengenai jumlah pasti maupun nama-nama daerah penerima bantuan ini masih belum dapat diumumkan.
Menurut Purbaya rencana strategis ini masih menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu Kemenkeu juga perlu berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa daerah yang diusulkan benar-benar layak menerima tambahan dana dari pemerintah pusat.
"Angka pastinya sudah kami siapkan namun belum bisa kami publikasikan karena saya harus mendapat persetujuan dari Bapak Presiden dan juga berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memverifikasi usulan kami. Belum bisa saya sampaikan sekarang," tegas Purbaya.
Sebelumnya dalam rapat Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 15 Juli 2026 Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga telah mengisyaratkan bahwa pihaknya sedang memetakan kondisi fiskal setiap daerah di seluruh Indonesia. Ia menambahkan bahwa proses penambahan TKD bagi daerah tertentu sedang berjalan dan akan disalurkan secara selektif.
"Kami berharap saat implementasi nanti celah fiskal dan aspek lainnya tetap menjadi perhatian utama. Semoga kita bisa menjalankan program ini dengan baik," ujar Suahasil.
Perlu diketahui alokasi TKD tahun ini tercatat sebesar Rp69299 triliun angka ini menurun drastis sekitar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9199 triliun. Penambahan TKD ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi daerah-daerah yang sedang berjuang dengan keterbatasan anggaran.


