Faktual.news – Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Menanggapi situasi darurat ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh polusi udara tersebut.
Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api di lapangan semata. Menurutnya, dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh asap kebakaran merupakan ancaman nyata yang memerlukan intervensi medis khusus, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat titik api.
Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Mari mengungkapkan bahwa usulan mengenai layanan kesehatan khusus ini telah disampaikan langsung dalam pembahasan strategis bersama Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama perhatian diarahkan pada enam titik krusial yang tersebar di Provinsi Kalimantan, Jambi, dan Riau, yang saat ini sedang berjuang melawan pekatnya kabut asap.
"Kami menyarankan agar pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus bagi warga di lokasi-lokasi yang paling terdampak. Ini mencakup penyediaan masker secara masif dan bantuan medis lainnya untuk melindungi masyarakat dari paparan asap yang berbahaya," ujar Mari dalam keterangan persnya, Rabu (21/10).
Selain aspek kesehatan, DEN juga mengingatkan pentingnya langkah preventif di lapangan, seperti pengairan lahan gambut untuk mencegah api kembali menyala. Hal ini dinilai krusial agar siklus kebakaran tidak terus berulang dan memperburuk kualitas udara di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Oktober 2026, upaya pemadaman masih terus dilakukan secara intensif. Dari total target lahan seluas 1.024,33 hektare yang harus ditangani, tim gabungan dilaporkan telah berhasil memadamkan 454,25 hektare. Namun, masih ada sekitar 570,08 hektare lahan yang saat ini masih dalam proses pemadaman dan pendinginan.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan beban kerja terberat, di mana terdapat 389,39 hektare lahan yang masih dalam penanganan. Wilayah lain seperti Sumatra Selatan mencatat 108,50 hektare, disusul Jambi dengan 64,50 hektare. Sementara itu, di Kalimantan Selatan tersisa 7,50 hektare, dan Kalimantan Barat hanya menyisakan 0,19 hektare. Kabar baik datang dari Riau, di mana seluruh lahan terdampak seluas 3,30 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan sepenuhnya.
Guna mempercepat proses pemadaman, pemerintah telah mengerahkan kekuatan besar melalui operasi udara dan darat. Sebanyak 49 armada udara telah diterjunkan, yang terdiri dari 32 unit helikopter untuk teknik water bombing serta 17 pesawat untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Di daratan, lebih dari 60 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memastikan api dapat segera dikendalikan dan risiko kesehatan warga dapat diminimalisir.
