faktual.news – PT Kereta Api Indonesia KAI tengah menggagas solusi cepat guna mengatasi defisit rangkaian KRL Jabodetabek yang kian mendesak. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin secara terbuka mengusulkan opsi mendatangkan kereta bekas dari Jepang. Langkah ini dinilai sebagai jembatan sementara sambil menunggu peningkatan kapasitas industri perkeretaapian dalam negeri.
Usulan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta. Bobby menjelaskan bahwa impor kereta bukan baru dari Jepang dapat mempercepat ketersediaan armada dalam satu hingga dua bulan. Ini jauh lebih singkat dibandingkan pengadaan KRL baru yang memakan waktu satu sampai dua tahun. KRL bekas ini diperkirakan masih bisa dioperasikan hingga sepuluh tahun ke depan.
Kebutuhan akan armada KRL memang melonjak drastis. Pada semester I 2026 jumlah penumpang harian KRL Jabodetabek telah mencapai sekitar 1,1 juta orang meningkat 11,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal usia rata-rata kereta yang beroperasi saat ini sudah menembus angka 41 tahun. Kondisi ini membuat penggantian rangkaian menjadi krusial namun produksi domestik belum mampu memenuhi.
Bobby memaparkan bahwa untuk melayani KRL Jabodetabek di tahun 2026 dibutuhkan setidaknya 105 trainset. Angka ini bahkan dengan asumsi konservatif 1 juta penumpang per hari padahal realitasnya sudah melebihi. Dari jumlah tersebut 89 rangkaian untuk operasional sisanya cadangan dan perawatan. Ironisnya di awal 2026 hanya tersedia 102 trainset.
Situasi semakin pelik lantaran KAI harus memensiunkan 13 trainset tahun ini karena faktor usia dan kondisi. Parahnya lagi pengadaan sembilan dari 16 trainset buatan PT Industri Kereta Api INKA mengalami keterlambatan lebih dari setahun. Dari 16 rangkaian baru tujuh yang beroperasi sementara sembilan sisanya belum diterima KAI.
"Jika sembilan trainset itu dimasukkan maka defisit kita minus 22 trainset. Sementara tahun ini kami wajib mengkonservasi 13 trainset karena usia dan kondisinya" terang Bobby. Ia juga menyoroti realisasi produksi INKA yang hanya dua hingga tiga rangkaian per tahun jauh dari proyeksi delapan trainset.
Lebih lanjut KAI bahkan menarik tujuh trainset buatan INKA yang sudah beroperasi untuk pemeriksaan mendalam. Ditemukan adanya komponen rangka bawah yang berpotensi mengalami kelelahan fatigue dan retak fraktur. Komponen ini termasuk kategori no-go item yang sangat vital bagi keselamatan operasional. Setelah penelusuran tujuh trainset dengan batch produksi serupa ditarik untuk perbaikan.
Proses perbaikan meliputi pembongkaran coating pemeriksaan Non-Destructive Test NDT hingga pemasangan dan pelapisan ulang. Dua trainset telah dinyatakan aman dan siap beroperasi kembali. Satu rangkaian telah dirilis empat hari sebelum rapat satu lainnya dijadwalkan rilis pada hari rapat dan lima sisanya ditargetkan selesai bertahap hingga 9 Oktober.
Bobby menegaskan bahwa komponen bermasalah tersebut merupakan produk lokal. KAI telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen dari batch yang sama untuk memastikan tidak ada masalah serupa pada rangkaian lain.
Alasan pemilihan Jepang sebagai negara asal impor KRL bekas bukan tanpa dasar. Sistem perkeretaapian Jepang dinilai sangat cocok dengan infrastruktur KRL di Indonesia mulai dari lebar rel hingga sistem listrik aliran atas LAA. Hal ini meminimalkan kendala teknis adaptasi.
Meski demikian opsi impor ini juga membawa konsekuensi seperti biaya perawatan dan perbaikan yang lebih tinggi risiko ketersediaan suku cadang serta perlunya dispensasi impor barang bukan baru.
KAI berkomitmen penuh untuk memprioritaskan penguatan industri dalam negeri. Integrasi KAI dan INKA sedang dibahas bersama Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas produksi INKA dari tiga menjadi lima rangkaian per tahun dan selanjutnya lebih dari 15 rangkaian. Ini juga untuk menjamin kualitas produksi serta meningkatkan tingkat kesiapan teknologi dan manufaktur.
Bobby menambahkan KAI telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan terkait opsi impor ini termasuk kebutuhan dispensasi. Untuk pengadaan KRL baru KAI lebih memilih kerja sama dengan prinsipal luar negeri yang digandengkan dengan INKA agar industri lokal tetap berkembang dan menyerap tenaga kerja. Impor KRL baru secara langsung tidak direkomendasikan KAI.
