faktual.news – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara terbuka mengisyaratkan kebutuhan anggaran ekstra guna menuntaskan program ambisius Sekolah Rakyat. Permintaan dana tambahan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, demi memastikan kelanjutan pembangunan gelombang ketiga yang mencakup sekitar 60 unit sekolah baru.
Dody menjelaskan, upaya penambahan alokasi dana ini merupakan langkah krusial untuk merealisasikan target total 100 Sekolah Rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Program ini digagas sebagai bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo, dengan harapan seluruh unit dapat rampung pada Juni 2027. Penyelesaian tepat waktu ini dipandang vital dalam mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, progres pembangunan Sekolah Rakyat gelombang kedua menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 93 unit sekolah, termasuk yang berlokasi di Makassar Sulawesi Selatan, kini telah siap beroperasi. Rencananya, peresmian fasilitas pendidikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara seremonial utama direncanakan terpusat di Makassar, sementara lokasi lainnya akan mengikuti secara virtual melalui platform daring.
Namun, jadwal pasti peresmian masih menanti konfirmasi dari agenda padat Presiden. Dody memperkirakan, momen tersebut kemungkinan besar akan terlaksana setelah peringatan HUT TNI, meskipun detail tanggalnya masih dalam tahap koordinasi.
Salah satu contoh nyata dari program ini adalah Sekolah Rakyat di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Fasilitas ini dirancang untuk menampung hingga 1.260 siswa dari jenjang SD SMP hingga SMA. Saat ini, proses pengisian siswa berjalan bertahap, dengan sekitar 418 pelajar yang telah terdaftar.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dody juga melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru. Inspeksi tersebut menemukan adanya genangan air di beberapa area lantai, sebuah catatan penting bagi Kementerian PU untuk segera ditindaklanjuti. Dody menegaskan, kontraktor bertanggung jawab untuk segera memperbaiki masalah drainase tersebut demi kenyamanan dan keamanan para siswa.
Setelah seluruh proses konstruksi rampung, Dody Hanggodo menambahkan, pengelolaan dan operasional Sekolah Rakyat akan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Sosial. Peran Kementerian PU, menurutnya, berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur semata.
