Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah melakukan langkah besar untuk mengubah wajah ekonomi masyarakat pesisir melalui inisiatif Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tidak main-main, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menggandeng sejumlah instansi strategis, mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, hingga Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), guna memastikan program ini berjalan secara profesional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.
Sinergi lintas kementerian ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berlangsung di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9). Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya menjadi bangunan fisik semata, tetapi mampu menjadi mesin penggerak ekonomi desa.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap ekonomi masyarakat lapisan bawah. Fokus utamanya adalah memastikan rantai produksi dan distribusi hasil laut berjalan lancar. Melalui skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), koperasi akan berperan sebagai offtaker atau pembeli utama hasil tangkapan nelayan.
"Tujuan kami adalah memastikan nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa harus pusing memikirkan modal. Infrastruktur sudah kami siapkan, dan ke depan, kolaborasi dengan Kementerian Koperasi akan memastikan keberlanjutan usaha mereka," ujar Trenggono dalam keterangannya.
Kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi akan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pertukaran data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan daya saing koperasi di sektor kelautan. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dipercepat agar operasionalisasi kampung nelayan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga setempat.
Dalam struktur pengelolaannya, pemerintah juga menerbitkan SKB yang menugaskan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk bekerja sama dengan koperasi desa dalam mengelola KNMP. Penugasan ini meliputi penyusunan rencana bisnis, operasionalisasi, hingga perluasan akses pasar agar produk perikanan dari kampung tersebut mampu menembus pasar yang lebih luas.
Ambisi pemerintah dalam program ini sangat besar. Trenggono mengungkapkan bahwa KKP menargetkan pembangunan KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, di mana 65 di antaranya akan langsung masuk dalam tahap uji coba operasional. Program transformasi ekonomi desa pesisir ini diproyeksikan terus berkembang hingga tahun 2029 dengan target menyasar 5.000 desa nelayan di seluruh penjuru Indonesia.
"Saat ini pembangunan sudah berjalan di 100 titik dan sedang menuju target 1.269 titik di seluruh Indonesia. Tahun depan, saya telah menerima mandat untuk membangun 2.000 titik lagi. Kami akan terus melakukan survei ke pulau-pulau kecil untuk memahami kendala nyata yang dihadapi nelayan agar pembangunan KNMP tepat sasaran," pungkas Trenggono. Melalui integrasi antara infrastruktur, modal, dan manajemen koperasi, KNMP diharapkan menjadi pilar baru dalam memperkuat swasembada pangan nasional.
