faktual.news – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah mengejutkan dengan menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menggelar audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini terlibat dalam program tersebut.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, jeda sementara ini akan dimanfaatkan untuk menata ulang berbagai aspek krusial. Mulai dari standar kualitas dapur, akurasi data penerima manfaat, hingga efisiensi tata kelola internal lembaga akan menjadi fokus utama perbaikan. "Ya, disetop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," tegas Arum di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat Senin (15/6).
Audit ini merupakan bagian integral dari upaya perbaikan komprehensif yang sedang digalakkan BGN. Penataan ulang ini juga merupakan imbas dari kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang kini sedang disusun oleh pemerintah. Arum menegaskan prioritas BGN saat ini adalah memastikan bantuan gizi benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan intervensi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.
"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," tambahnya. Kualitas dapur menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada mutu makanan yang diterima peserta program. Arum menilai tidak masuk akal mengharapkan hasil yang baik jika fasilitas dapur tidak memenuhi kaidah alur memasak yang higienis dan efisien.
Selain audit fasilitas, BGN juga tengah membenahi sistem pendataan penerima manfaat. Arum mengakui validitas data menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus diperbaiki guna memastikan ketepatan sasaran kebijakan. Untuk itu, BGN kini memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.
Secara bersamaan, BGN juga mengevaluasi jumlah peserta MBG. Berdasarkan simulasi awal bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema penajaman sasaran. Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.
"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," jelas Arum. Ia menekankan langkah ini bukan untuk menghilangkan esensi program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus pada kelompok yang secara medis dan sosial paling memerlukan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Penajaman sasaran penerima manfaat ini juga berpotensi memangkas kebutuhan anggaran program di masa mendatang. Saat ini, proyeksi anggaran MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, Agustina mengisyaratkan angka tersebut masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung. "Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.
Pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program. Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing dapur.
Di tengah proses pembenahan ini, Arum turut menanggapi aksi sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang mendesak pemerintah menghentikan program MBG. Ia menegaskan BGN akan tetap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari memperbaiki tata kelola program. "Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden (Prabowo). Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden," ujarnya.
Meskipun demikian, Arum menilai kritik dan aksi demonstrasi adalah hak masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Menurutnya, tugas BGN saat ini adalah memastikan program pemerintah dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang memang masih mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. "Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran," pungkasnya.
