faktual.news – Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara menanggapi artikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei lalu. Tulisan yang sempat viral di media sosial ini dijawab Prabowo dengan tegas, menggarisbawahi bahwa ia selalu terbuka terhadap kritik, sebuah pilar penting dalam demokrasi.
Dalam tanggapannya yang dipublikasikan The Economist pada 10 Juni 2026, Prabowo menyatakan bahwa kritik sejatinya mudah dihindari. "Cukup dengan berdiam diri, tak berbuat apa-apa, dan tak menjadi siapa-siapa," ujarnya. Namun, setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia militer, publik, dan politik, ia semakin memahami bahwa kritik bukan hanya sehat, melainkan esensial bagi sebuah negara demokratis. Setiap kritik yang dialamatkan kepada pemerintahannya, selalu ia cermati dan nilai berdasarkan fakta lapangan serta realitas yang dihadapi masyarakat.
Prabowo juga menegaskan keyakinannya pada sistem demokrasi. Meski tak sempurna, demokrasi tetaplah sistem terbaik yang tersedia saat ini. Mengingat perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden sejak 2004 hingga akhirnya terpilih pada Pilpres 2024, ia sangat memahami bahwa legitimasi demokrasi lahir dari kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat. Ia menekankan, tanggung jawab pemerintah adalah kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta pemilihnya. "Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami," tegasnya.
Bela Program Makan Bergizi Gratis
Dalam tulisannya, Prabowo turut menepis kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku heran dengan mudahnya kritik dilayangkan terhadap program ini, padahal Indonesia menghadapi tantangan serius terkait gizi, termasuk tingginya angka stunting pada anak-anak. Sulit baginya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi, ditambah jutaan ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan asupan gizi memadai.
Prabowo menegaskan, MBG bukanlah kebijakan radikal. Lebih dari 100 negara di dunia telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk. "Indonesia tidak sedang mengimplementasikan kebijakan radikal atau aneh. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," jelasnya. Selain MBG, pemerintah juga menggulirkan berbagai program lain seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga pembentukan Danantara. Semua ini adalah janji yang harus ditunaikan kepada rakyat.
Singgung Koperasi Desa dan Nasib Petani
Prabowo juga menyoroti seringnya muncul kesalahpahaman dalam pembahasan agenda ekonomi pemerintahannya yang lebih luas. Ketika sebagian pihak melihat intervensi pemerintah sebagai berlebihan, Prabowo justru melihat realitas petani yang terjerat tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, serta keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi.
Menurutnya, sistem lama lebih banyak menguntungkan perantara, sementara produsen tetap berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, ia memilih jalan berbeda: memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijalankan, dan berbagai regulasi penghambat distribusi pupuk bersubsidi dipangkas. Pemerintah bahkan telah menyederhanakan 145 aturan terkait pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, mempercepat penyaluran.
Selain itu, lebih dari 77 ribu pompa air disalurkan untuk mendukung produktivitas pertanian, dan harga pembelian gabah dinaikkan demi melindungi pendapatan petani. "Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi abstrak, melainkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," tegas Prabowo. Ia menekankan bahwa rakyat membutuhkan hasil yang cepat, bahkan meminta bantuan kepolisian dan TNI untuk memberikan hasil nyata, mulai dari rehabilitasi pasca-banjir Sumatra, pembangunan jembatan, hingga mendukung ketahanan pangan.
