Faktual.news – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan tegas mengenai fondasi utama sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan oleh bangsa Indonesia. Dalam sebuah kesempatan penting, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya mengadopsi sistem ekonomi yang murni individualistis, melainkan harus tetap berpegang teguh pada prinsip ekonomi kekeluargaan.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11). Melalui siaran langsung yang dipantau publik, Presiden menekankan bahwa konsep ekonomi kekeluargaan bukanlah sebuah gagasan baru yang ia ciptakan secara personal, melainkan sebuah amanat suci dari para pendiri bangsa.
"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita," tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Menurut Prabowo, landasan hukum mengenai sistem ini sudah sangat jelas dan tertanam kuat dalam konstitusi negara. Ia merujuk langsung pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah seharusnya selalu berorientasi pada kepentingan kolektif, bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka semata.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan implikasi dari penerapan asas kekeluargaan tersebut terhadap pengelolaan sumber daya nasional. Dalam sistem ini, negara memiliki peran sentral untuk mengelola cabang-cabang produksi yang bersifat strategis. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak jatuh ke tangan segelintir kelompok yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Begitu juga dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua itu dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," jelasnya secara mendalam.
Namun, di balik penegasan tersebut, terselip sebuah kekhawatiran besar dari sang Presiden. Prabowo menyayangkan adanya indikasi dari sejumlah pihak yang mencoba mengikis semangat konstitusional tersebut. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap upaya-upaya yang ingin melonggarkan atau bahkan menghilangkan esensi dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dalam praktik ekonomi modern saat ini.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik siapa aktor atau kelompok yang dimaksud, pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan berupaya keras menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Ia ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tetap menjadi milik rakyat, dikelola dengan semangat gotong royong, dan tidak disalahgunakan oleh kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
