Faktual.news – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor sumber daya alam. Dalam sebuah pernyataan yang mencuri perhatian publik, Presiden menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memastikan bahwa negara mendapatkan porsi keuntungan minimal sebesar 70 persen dari seluruh hasil pertambangan yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia.
Instruksi keras ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Palu, Sabtu (14/11). Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan perintah langsung yang juga ia sampaikan kepada jajaran menteri lainnya guna memastikan kekayaan alam Indonesia tidak mengalir begitu saja ke pihak asing tanpa manfaat yang signifikan bagi rakyat.
"Saya memberikan instruksi kepada para menteri, khususnya Menteri ESDM, bahwa untuk semua izin tambang dan seluruh IUP, mulai saat ini minimal 70 persen hasilnya harus dinikmati oleh negara," tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil alih kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tambang jika kondisi memang mengharuskan demikian. Meski demikian, Prabowo memberikan catatan penting bahwa pintu investasi tetap terbuka lebar bagi para investor global. Skema yang ditawarkan adalah investor diperbolehkan meraup keuntungan hingga modal awal mereka kembali sepenuhnya. Namun, setelah titik impas tercapai, mayoritas keuntungan dari operasional tambang tersebut wajib menjadi hak bangsa Indonesia.
Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Prabowo menekankan bahwa seluruh cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia meyakini bahwa dengan penguatan regulasi ini, manfaat ekonomi dari sektor tambang akan mulai terasa secara nyata bagi masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
Selain soal pembagian keuntungan, Presiden juga menyoroti masalah transparansi dalam aktivitas perdagangan internasional. Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor komoditas tambang wajib dilakukan melalui satu pintu melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Langkah ini diambil untuk menutup celah manipulasi data dan laporan volume barang yang dikirim ke luar negeri.
Prabowo tidak ingin negara kembali "kecolongan" oleh praktik laporan palsu. Ia memberikan perumpamaan bahwa jika sebuah perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, maka laporan yang masuk ke negara harus tepat 100 ton, bukan dilaporkan hanya 30 atau 50 ton untuk menghindari pajak atau royalti. Dengan sistem satu pintu ini, pengawasan akan menjadi lebih ketat sehingga tidak ada lagi perusahaan yang bisa membohongi negara terkait volume ekspor yang sebenarnya.
