Faktual.news – Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia telah memicu gelombang pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah mengenai hak-hak finansial dan fasilitas negara yang akan ia terima setelah tidak lagi menjabat. Meskipun masa pengabdiannya sebagai wakil pemimpin negara tergolong singkat, yakni hanya sekitar dua tahun sejak pelantikannya pada 20 Oktober lalu, aturan hukum tetap menjamin sejumlah hak bagi mantan pejabat tinggi negara tersebut.
Secara hukum, hak-hak yang akan diterima oleh Gibran telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, seorang wakil presiden yang berhenti dari jabatannya dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun.
Menariknya, besaran uang pensiun ini tidak ditentukan secara sembarang. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pensiun pokok yang diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat menjabat. Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, gaji pokok seorang wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya.
Sebagai acuan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi bagi pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, atau Ketua MA adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Dengan menggunakan rumus empat kali lipat tersebut, maka estimasi uang pensiun pokok yang akan diterima oleh Gibran mencapai angka Rp20.160.000 setiap bulannya. Dana pensiun ini bersifat seumur hidup dan baru akan dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Namun, kompensasi yang diterima mantan wakil presiden tidak berhenti pada uang tunai bulanan saja. Negara juga memberikan berbagai fasilitas penunjang sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya. Fasilitas tersebut meliputi tunjangan pensiun sesuai regulasi pegawai negeri, serta bantuan biaya keperluan rumah tangga yang mencakup tagihan listrik, air, hingga telepon.
Selain itu, jaminan kesehatan menjadi salah satu fasilitas krusial, di mana seluruh biaya perawatan medis bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Tak hanya itu, negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta satu unit kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi untuk mendukung aktivitas sosialnya setelah purnatugas.
Seluruh biaya untuk memenuhi hak dan fasilitas ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian fasilitas ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi negara terhadap jasa para pemimpin yang telah mendedikasikan diri mereka untuk bangsa dan negara.
