Faktual.news – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan lonjakan signifikan dalam performa layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data terbaru, terjadi kenaikan sebesar 57 persen pada jumlah aduan yang masuk sepanjang triwulan III tahun 2026. Fenomena ini dipandang sebagai indikator positif atas semakin kuatnya keterbukaan informasi publik di lingkungan kementerian tersebut.
Sepanjang periode triwulan ketiga tersebut, tercatat sebanyak 9.068 tiket yang berisi pertanyaan maupun pengaduan masyarakat masuk melalui Contact Center ESDM 136. Angka ini menunjukkan tren kenaikan yang tajam jika dibandingkan dengan triwulan pertama yang hanya mencatatkan 5.785 tiket. Menariknya, meski jumlah aduan meningkat pesat, kecepatan respons pemerintah justru semakin efisien. Rata-rata waktu penyelesaian masalah kini terpangkas menjadi hanya 3,7 hari, turun dari sebelumnya yang mencapai 4,6 hari.
Capaian impresif ini dipaparkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot, dalam acara Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta. Dalam presentasinya yang bertajuk "Meningkatkan Transparansi, Menguatkan Partisipasi", Yuliot menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas penyampaian keputusan akhir.
Menurut Yuliot, keterbukaan informasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa transparansi wajib hadir sejak tahap awal perumusan kebijakan. Pemerintah tidak boleh hanya memberikan jawaban di akhir, tetapi harus mampu merespons keresahan warga, melakukan verifikasi fakta di lapangan, serta mendengarkan aspirasi publik secara mendalam sebelum sebuah kebijakan ditetapkan.
Sebagai contoh nyata, Yuliot menyoroti penanganan isu pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Saat muncul keresahan di tengah masyarakat, pemerintah bergerak cepat dengan menghentikan sementara kegiatan operasi untuk keperluan evaluasi. Langkah konkret lainnya adalah menurunkan Inspektur Tambang langsung ke lapangan untuk verifikasi, serta membuka ruang dialog dengan warga setempat sebelum mengambil keputusan final.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ESDM telah membangun ekosistem komunikasi yang komprehensif. Masyarakat kini dapat mengakses informasi melalui berbagai pintu, mulai dari situs web resmi, PPID Online, Contact Center 136, layanan SP4N-LAPOR!, media sosial, hingga konten edukatif melalui podcast "Bukan Abuleke".
Selain untuk masyarakat umum, keterbukaan data juga diarahkan untuk mendukung iklim investasi melalui aplikasi GeoRIMA. Aplikasi ini memudahkan akademisi maupun calon investor untuk mengakses data sumber daya geologi Indonesia secara akurat.
Berkat perluasan kanal digital ini, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semester I 2026 melonjak ke angka 91,5 dengan kategori "Sangat Baik", naik dari angka 84,2 pada semester II 2025. Kementerian ESDM juga memastikan layanan mereka inklusif dengan menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan ini pun mengukuhkan posisi Kementerian ESDM sebagai Badan Publik Informatif dengan skor Monev yang terus meningkat setiap tahunnya.
